Rencanakan Pembaruan Perda Tempat Kos

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Awal tahun 2020, selain membentuk Tim Jaring Pendapatan Asli Daerah (JPAD), Satpol PP Kota Kediri juga berencana melakukan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) tentang tempat kos. Pembaruan diharapkan ada payung hukum untuk melakukan penindakan lebih lanjut, jika ditemukan pelanggaran.

Selama tahun 2019, Satpol PP sering mendapat aduan masyarakat (dumas) mengenai penghuni kos yang dinilai melanggar peraturan. Tak hanya itu, masyarakat juga menilai tindakan mereka melanggar norma sosial maupun agama bahkan mengarah ke tindak asusila. Tak sedikit dari dumas tersebut terbukti ada pelanggaran penghuni kos.

Pelanggaran ini mulai penghuni kos yang melakukan pesta minuman keras (miras) sampai dugaan tindakan asusila. Bahkan, Satpol PP juga menerima laporan mengenai tempat kos yang disewakan bertarif jam-jaman. “Kami berencana untuk menerbitkan atau pengkajian ulang Perda sehingga dapat memberikan penindakan bahkan sanksi,” jelas Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Kediri, Yuni Widianto, Jumat (3/1).

Menurutnya, tempat kos yang disewakan dengan tarif per jam ini merupakan fenomena baru. Biasanya, yang melakukan praktik ini bukan oleh pemilik atau pengelola, tapi justru penyewa tempat (kamar) kos. “Praktik seperti ini, belum ada aturan atau hukum yang dapat menjadi sanksi. Asumsinya, tempat kos disewakan lebih dari 1 kali 24 jam, dan Perda yang mengatur adalah Trantib,” imbuhnya.

Dengan demikian, akan dilakukan rancangan Perda (Raperda) Trantibum terlebih dahulu. Dalam Perda yang sudah berjalan, tempat menginap hanya sehari atau dua hari adalah hotel. Karena, hotel dinilai sebagai tempat singgah jika ada masyarakat dari luar daerah yang mempunyai urusan atau pekerjaan dalam waktu singkat di daerah tujuan.

Fenomena tempat kos bertarif jam-jaman, kata Yuni, terjadi setelah Perda tentang Trantibum disahkan sehingga perlu melakukan pengkajian ulang untuk perubahan Perda. Sementara ini, langkah Satpol PP adalah memberikan pembinaan keadaan pemilik atau pengelola kos, begitu pula bagi penghuni kos, belum ada sanksi yang menimbulkan efek jera.

Dalam Raperda tersebut, lanjutnya,akan memunculkan payung hukum untuk temuan kasus kos yang disewakan per jam. “Jadi nanti akan dibahas dengan Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD). Karena, tempat kos dengan praktik sewa per jam ini dapat mengarah ke tindakan negatif, bisa melanggar norma sosial maupun agama, dan ini yang perlu diwaspadai,” ucapnya.

Reporter : Okpriabdbu Mahtinu
Editor : Della Cahaya Praditasari