Rekanan Proyek Diperiksa

Nganjuk,Koranmemo.com – Sementara itu, pasca menetapkan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman sebagai tersangka terkait kasus penyalahgunaan wewenang serta dugaan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan agenda penyidikan, Rabu (7/12). Pada hari ketiga tersebut tim anti rasuah melakukan penggeledahan serta pemeriksaan di rumah rekanan, kantor DPC Aklindo (Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia), dan kantor Satker Pemkab Nganjuk, terkait dugaan penyimpangan dana APBD.

Pantauan Koran Memo, beberapa lokasi yang disambangi oleh penyidik KPK antara lain rumah pengusaha Harsono yang berlokasi di Kelurahan Begadung Kecamatan / Kabupaten Nganjuk. Di waktu hampir bersamaan penyidik KPK juga menggeledah kantor DPC Aklindo di Jalan Mastrip 1/18 Nganjuk. Usai melakukan penggeledahan di lokasi ini, tim penyidik KPK berjalan kaki menuju rumah Pringgodigdo, yang lokasinya berdekatan dengan kantor Aklindo.

Menurut informasi, saat penyidik KPK memeriksa rumah dan kantor kedua kontraktor kawak itu tidak ada di tempat. “Sepertinya mereka berdua tidak ada di rumah saat KPK datang. Kemungkinan pergi ke luar kota,” ungkap sumber Koran Memo.

Selain itu, sebagian tim KPK di saat yang hampir bersamaan juga melakukan penggeledahan ke beberapa kantor Satker Pemkab Nganjuk, salah satunya yaitu Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Jalan Raya Anjuk Ladang, Kelurahan Ploso. Di lokasi ini tim penyidik KPK yang dikawal polisi bersenjata laras panjang juga mengamankan sejumlah dokumen terkait proyek APBD kurun waktu 2009-2015. “Tadi KPK minta rekapan proyek kurun waktu 2009-2014, khususnya di bidang hortikultura termasuk proyek brambang pada tahun 2015,”ungkap Ahmad Zakin, Kabid Hortikultura Dispertan Nganjuk.

Di lokasi terpisah penyidik KPK juga memeriksa Zaki, salah satu rekanan di rumahnya. Saat didatangi pewarta di rumahnya Jalan Gatot Subroto, Nganjuk, terlihat Zaki sedang menjalani proses pemeriksaan. Namun pemeriksaan bersifat tertutup sehingga belum diketahui terkait materi pemeriksaan. Sayangnya hingga berita ini ditulis, proses pemeriksaan terhadap Zaki belum selesai sehingga belum ada keterangan darinya.

Sementara itu, sumber Koran Memo juga mengungkapkan jika tim penyidik dari KPK sempat mendatangi Kantor Kejari Nganjuk guna melakukan koordinasi serta mendalami keterlibatan para rekanan yang sebelumnya diamankan pihak kejaksaan terkait kasus korupsi kain batik. Bukan sebatas itu, tim penyidik KPK hari itu dikabarkan membagi beberapa tim untuk melakukan pemeriksaan di sejumlah titik. “Tadi juga koordinasi dengan pihak kejaksaan. Selain di sini, KPK sepertinya juga masih terus menelusuri serta melakukan pemeriksaan terutama ke rumah para kontraktor kawak pada masa itu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Selasa (6/12) KPK lebih dulu telah menggeledah 3 Dinas PU masing-masing Cipta Karya-Tata Ruang, Bina Marga, dan Pengairan. Sedangkan di hari pertama, Senin (5/12)lalu, KPK menggeledah kantor dan rumah Bupati Taufiqurrahman di Kabupaten Nganjuk, serta Kantor Sekda Jombang sekaligus Istri Taufiq, Ita Tribawati.

Banyak barang dan dokumen yang disita KPK dari rangkaian penggeledahan tesebut, termasuk beberapa kendaraan pribadi milik Taufiq antara lain mobil Jeep Wrangler nopol B 99 FIQ, New Kijang Innova nopol S 1106 YS, Mercedes Benz Smart nopol B 1385 WKI, moge BMW nopol B 4873 BGX, serta motor trail KTM.

Juru Bicara KPK, Febry Diansyah di Jakarta mengungkapkan, tersangka Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2008-2013 dan periode 2013 – 2018, diduga dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Masing-masing adalah proyek pembangunan Jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi Saluran Mlilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro – Kecubung, proyek rehabilitasi Saluran Pembuang Ganggangmalang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngrengket – Mlorah di Kabupaten Nganjuk.

Atas perbuatannya, Bupati Taufiq disangka melanggar pasal Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, KPK juga menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2008 – 2013 dan periode 2013 – 2018. Terkait hal ini, Taufiq disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (and)

 

Follow Untuk Berita Up to Date