Realisasi Lelang Lamban Jadi Evaluasi Komisi III

Trenggalek, koranmemo.com – Realisasi lelang sejumlah proyek strategis yang masih lamban menjadi catatan kalangan legislatif. Lambannya proses birokrasi itu mengakibatkan banyaknya paket pengerjaan sejumlah proyek belum tersentuh. Kalangan wakil rakyat khawatir birokrasi proses lelang yang dinilai berbelit bakal berdampak pada jalannya roda pemerintahan. Mereka meminta kedepannya semua pihak untuk lebih selektif.

Kekhawatiran lambannya realisasi proses lelang itu bukan tanpa alasan. Berkaca pada kondisi saat ini banyak pengerjaan proyek yang tidak bisa dikerjakan tepat waktu. Bahkan tak sedikit proyek strategis itu harus dilakukan pelelangan ulang atau retender lantaran belum adanya mitra pemerintah yang dinilai memenuhi kualifikasi seperti yang dipersyaratkan. Sedikitnya sudah ada lima proyek harus retender.

“Berkaca dari kondisi itulah, kami ingin mengetahui sebetulnya apa yang menjadi pokok permasalahannya. Kemudian kita carikan solusi bersama, kita bedah sama-sama,” kata M Hadi, Ketua Komisi III DPRD Trenggalek saat dikonfirmasi usai memimpin rapat dengar pendapat khusus membahas soal realisasi dan evaluasi lelang, di aula Kantor DPRD Trenggalek, Rabu (19/6).

Realisasi proses lelang yang masih lamban menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Sebab jika mengacu pada realisasi saat ini, hanya sebanyak tiga persen dari ratusan lelang proyek yang sudah ditentukan pemenangnya. Bahkan sebagian dari paket pengerjaan proyek srategis itu belum diikutkan lelang dan masih berada di organisasi perangkat daerah (OPD).

“Retender banyak. Dari 168 (paket,red) yang masuk ULP masih 138. Artinya 30 paket masih di masing-masing OPD, belum selesai. Kemudian yang sudah masuk, yang tayang baru 45, yang selesai itu. Kalau tujuh dikalikan 168 berapa, sekitar tiga persen yang sudah ditemukan pemenangnya,” kata M Hadi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, mayoritas permasalahan yang melatarbelakangi menurut kajian wakil rakyat adalah terkait adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang atau jasa. Dalam aturan itu memang lebih menspesifikasikan persyaratan teknis yang harus dipenuhi rekanan untuk dapat mengikuti lelang.

“Ada penyesuaian persyaratan Perpres itu, tadi katanya ada penyesuaian seperti itu. Mestinya tidak lambat, kalau dilakukan dengan maksimal (pemenuhan persyaratan,red). Sehingga di tinggkat ULP sendiri pekerjaannya numpuk. Oke, tadi dikatakan (eksekutif, red) prioritasnya adalah DAK, tapi sebetulnya semuanya juga penting. Semua anggaran yang masuk pelelangan harus dikerjakan secara maksimal,” pungkasnya. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date