Rawan Mark Up, KPK Minta Daerah Terapkan E-Planning dan E-Badgeting

Share this :

Sidoarjo, koranmemo.com – Sejumlah kasus korupsi di Jawa Timur dengan tersangka kepala daerah, berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan banyaknya kasus yang diungkap, lembaga antirasuah itu kembali mengajak kepala daerah komitmen bersama pembarantasan korupsi secara terintegrasi.

Demikian dikatakan Pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif pada acara pengarahan dan supervisi di hadapan seluruh kepala daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/3).

Kasus yang banyak ditangani KPK, menurut Laode Syarif, adalah kasus suap dan mark up harga, kemudian  kasus perizinan. Dari data KPK, sebanyak 40 persen kasus korupsi yang ditangani dan menjadi pesakitan KPK yaitu pegawai negeri.

Laode mengajak seluruh kepala daerah berkomitmen bersama memberantas korupsi  dan melakukan pencegahan dengan cara menerapkan sistem perizinan satu pintu.

“Penerapan sistem perizinan satu pintu bisa menutup celah korupsi. Kemudian untuk mencegah terjadinya mark-up dan suap, pemerintah daerah bisa mencegahnya dengan menerapkan sistem E-Planning dalam perencanaan pembangunan dan menerapkan sistem E-Budgeting dalam penganggaran,” ujar Laode.

Kemudian Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan bahwa di wiliyahnya kabupaten/kota, masih ada yang belum menerapkan kedua sistem tersebut.

“Pemerintah daerah yang sudah menerapkan E-Planning dan E-Budgeting sebanyak 89 persen. Karena itu saya minta yang belum secepatnya melakukan agar celah korupsi bisa diantisipasi. Karena ini bagian dari pencegahan korupsi,” tutur Soekarwo.

Sementara itu Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang hadir pada acara tersebut menjelaskan bahwa dirinya sejak awal menjabat sudah komitmen menjauhi praktik yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi. Apalagi korupsi.

Komitmen Kabupaten Sidoarjo, menurut Saiful Ilah dibuktikan dengan diterapkannya layanan perizinan satu pintu secara online dan bisa dipantau langsung prosesnya.

“Layanan perizinan terpadu satu pintu milik Kabupaten Sidoarjo sudah ditetapkan menjadi role model atau percontohan bagi kabupaten/kota seluruh Indonesia oleh KPK RI. Ini menujukkan bahwa Sidoarjo betul-betul komitmen dalam pemberantasan korupsi secara terintegrasi,” terang dia.

Kabupaten Sidoarjo juga sudah menerapkan sistem E- Planning dalam membuat perencanaan dan juga E-Budgeting dalam penganggaran.

“Setiap celah yang berkaitan dengan korupsi, suap dan mark up bisa kami cegah dengan siystem perizinan online satu pintu.L elang barang dan jasa prosesnya juga sudah online melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang berdiri secara mandiri,” tutup Saiful Ilah.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Gimo Hadiwibowo

Follow Untuk Berita Up to Date