Ratusan Orang Tua Minta Mendikbud Selesaikan Masalah PPDB DKI Jakarta

Share this :

Jakarta, koranmemo.com – Ratusan orang tua murid meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk menyelesaikan masalah PPDB DKI Jakarta. Senin (29/6), mereka menyampaikan permintaanya itu dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mereka berharap, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud bisa ikut turun tangan dan menghentikan PPDB DKI Jakarta. Selain itu, mereka juga meminta agar PPDB DKI Jakarta bisa diulang dengan ketentuan yang sesuai dan berpihak kepada masyarakat.

Sebelumnya, kontroversi PPDB DKI Jakarta ini terjadi karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai tidak bisa mengimplementasikan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, PPDB dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi dan afirmasi untuk menyeleksi peserta didik baru.

Melansir dari CNN Indonesia, Koordinator Lapangan aksi dari Forum Relawan PPDB DKI 2020, Rudi mengatakan, permasalah yang dihadapi saat ini terjadi karena banyak yang tidak lolos akibat aturan usia. Di samping itu, aturan usia ini juga hanya terjadi di DKI Jakarta, padahal seharusnya yang diprioritaskan adalah jarak dari rumah ke sekolah seperti yang terjadi di provinsi lain.

“Jadi jarak antara domisili si anak dan sekolah itu harusnya muncul di PPDB DKI, misalkan 150 meter, 200 meter. Tetapi ternyata khususnya di DKI itu tidak ditampilkan,” kata Rudi.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Dia menilai, aturan usia pada PPDB DKI itu tidak adil dan telah melanggar konstitusi, akibatnya ribuan anak merasa tertekan dan tidak tahu harus bersekolah di mana.

Arist mengatakan, PPDB yang bermasalah hanya di DKI Jakarta karena menerapkan aturan usia dan menempatkannya sebagai pertimbangan utama pada jalur zonasi dan jalur afirmasi. “Hak anak akan pendidikan itu hak pada konstitusi. Untuk mendikbud yang kita hargai, Disdik DKI, tidak ada alasan untuk tidak membatalkan [PPDB],” ujarnya.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, aturan mengenai usia itu sesuai dengan Permendikbud yang menjadi rujukan. Dia menilai, pada jalur afirmasi dan jalur zonasi juga telah dilakukan dengan mempertimbangkan jarak sebagai faktor yang utama.

Lebih lanjut, menurut data yang dimiliki oleh Nahdiana, jumlah siswa yang diterima dengan usia di atas 18 tahun juga hanya sebanyak 148 siswa pada jenjang SMA. Sedangkan untuk jenjang SMP tidak ada siswa yang diterima dengan usia lebih dari 15 tahun.

Reporter: Ahmad Bayu Giandika

Editor: Della Cahaya