Rakyat Kruwuk Tuntut Keadilan,  Eks Perkebunan Retorejo Kruwuk Status Quo

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Konflik antara petani penggarap lahan yang mengatasnamakan Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) dan PT Rotorejo Kruwuk yang berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, sampai saat ini sebanyak 321 Kepala Keluarga (KK) yang berada di lahan tersebut dan pernah menggarap belum menemukan kepastian pengelolaan lahan seluas 557 hektare tersebut.

Ketua Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM), Pitoyo Hariyadi mengungkapkan, masyarakat yang berada di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari sampai saat ini diombang-ambingkan dengan izin prinsip penggarapan dari kementerian agraria dan tata ruang, terlebih masalah HGU PT Rotorejo Kruwuk yang sudah habis masa berlakunya sejak 31 Desenber 2009 lalu.

” Kami disini berharap agar pemerintah memperhatikan kami,beri keadilan kepada masyarakat, ” jelasnya, Selasa (26/11).

Selain itu, dikatakan jika PT Rotorejo Kruwuk yang sudah bertahun-tahun menguasai lahan itu masih menggarapnya hingga sekarang. Padahal, berdasarkan aturannya, kalau HGU perkebunan itu sudah mati, maka harus dikembalikan ke negara.

Tujuannya, agar rakyat atau warga sekitar eks perkebunan itu bisa menikmati hasilnya atas lahan tersebut. Namun, faktanya, lahan eks perkebunan tersebut masih dikuasai oleh PT Rotorejo Kruwuk, yang selama ini sudah bertahun-tahun menggarap itu.

Saat ini, lahan tersebut dialihfungsikan jadi tegalan tebu, ketela pohon, kopi, pisang, sengon, jabon dan mindi. Padahal, jika mengacu HGU, tanaman utama yang harus ada di lahan perkebunan itu adalah karet dan kopi.

Dikatakan Pitoyo, konflik yang terjadi antara eks pemegang HGU dengan warga sekitar yang tergabung di dalam wadah Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) ini sudah berjalan hampir satu dasawarsa atau 10 tahun.

“Sejak HGU habis masa berlakunya 31 Desember 2009 lalu, kami seakan dibiarkan pemerintah untuk bertarung dengan eks pemegang HGU. Demi masa depan warga dan anak-cucu, kami akan bertarung untuk mendapatkan hak kami hingga titik darah terakhir,” tegasnya.

Lebih lanjut Pitoyo mengungkapkan jika memang Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang PT Rotorejo Kruwuk atas lahan perkebunan di wilayah Desa Gadungan telah masuk masa kedaluwarsa,dimana hak atas tanah yang berhubungan dengan status hak perkebunan dan data agroklimat diketahui, tanggal ekspirasi HGU perkebunan itu 31 Desember 2009. Artinya, selama hampir 10 tahun perkebunan dengan luas wilayah total 557,72 ha itu tak memiliki status yang jelas.
” Maka dari itu kami hanya ingin meminta keadilan supaya, masyarakat disana bisa menanam atau bercocok tanam serta menggarap lahan eks perkebunan tersebut,kalaupun sudah ada izin maka kami tidak mempermasalahkan jika kami harus mundur, ” ungkapnya dengan berharap.

Selain itu disayangkan jika izin HGU bernomor SK/47/HGU/DA/1984 dan SK/48/HGU/1984 yang dipegang oleh PT Rotorejo Kruwuk telah kedaluwarsa ini ternyata dengan tenggang waktu sekian lama tersebut, pemerintah daerah dan para pemegang kebijakan tidak mempertegas status perkebunan tersebut.

“Ironis sekali, perkebunan ini masih dikelola oleh eks pemegang HGU PT Rotorejo Kruwuk masih beraktivitas dengan kegiatannya yang sebenarnya jauh dari kata ideal dan produktif, karena banyak dari luasan lahan yang ada jenis tanaman yang ditanam di kawasan perkebunan tersebut tidak lagi sesuai dengan HGU,” jelasnya lagi.

Dijelaskan beberapa diantara luasan lahan itu bahkan tampak terbengkalai dan tidak terurus,terlebih ada bangunan kantor dan pabrik karet, yang awalnya menjadi komoditas andalan perkebunan saat ini tidak layak dimana jauh dari kata representatif.

“Bisa dipikirkan saat ini beberapa bagian lahan perkebunan itu pun disewakan kepada pihak luar dan warga setempat yang menggarap sejengkal lahan di sana satu per satu “dikriminalisasi” oleh eks pemegang HGU,” kesalnya.

Diceritakan jika sudah ada 3 warga yang dijebloskan ke penjara oleh PT Retorejo Kruwuk.
“Teman-teman kami dijebloskan penjara karena alasan melakukan perusakan lahan,padahal peristiwa tersebut terjadi ketika status HGU sudah berakhir,yang berarti antara warga dan PT statusnya sama dihadapan hukum, ” kesalnya.

Ditambahkan, perpanjangan HGU yang dilakukan eks pemegang HGU tersebut masih di dalam proses perpanjangan. Proses perpanjangan HGU tersebut hingga kini tidak pernah terbit. Salah satunya karena terganjal persetujuan warga setempat.

“Jika pun ada yang menyetujui, klaim PPKM, bisa dipastikan mereka bukanlah warga setempat, atau orang-orang yang memang menjadi warga setempat yang takut dengan “intimidasi” yang dilakukan oleh eks pemegang HGU,” cetusnya.

Dengan ini kami berharap Pemerintah sudah selayaknya menjadi wasit yang adil dalam pertarungan ini, sebab pemerintah adalah pihak yang memiliki kuasa penuh atas lahan perkebunan itu. Analoginya, pemerintah adalah pemilik lahan sah yang dikontrakkan kepada PT Rotorejo Kruwuk pada 1984 silam.

Yang jelas menurutnya pihak PPKM menekankan pada pemilik HGU yang sudah mati dan hampir 11 tahun ini minta tanah kembali ke negara pada gilirannya akan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kesejahteraan sebagai mana visi dan misi Presiden RI bapak IR H Joko Widodo

” Ketika masa kontraknya habis, pemerintah berhak menentukan kepada siapa lahan perkebunan itu dikelola secara legal. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan amanat UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 33 UUD 1945. Tanah harus kembali kepada rakyat setempat dan atau memberikan kemakmuran bagi rakyat setempat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kuasa hukum PT Rotorejo Kruwuk, ET Wibowo S. Sos saat dikonfirmasi terkait keinginan dari Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) menjelaskan, apa yang dilakukan pihak petani salah alamat karena dalam kegiatan usaha perkebunan, selalu koordinasi dengan dinas terkait yaitu dinas perkebunan atau pertanian dan kehutanan sebagai pembina teknis.

” Terkait HGU,kami dari perusahaan PT Retorejo Kruwuk sudah mengajukan perpanjangan tahun 2008,selanjutnya selama proses dan persyaratan berjalan tahun 2010 pemohon dinyatakan pemohon memenuhi syarat perpanjangam waktu HGU selama 25 tahun,” jelasnya.

Disampaikan jika selama proses perpanjangan HGU, kami dari pihak PT Retorejo Kruwuk diperbolehkan melakukan aktifitas perkebunan. Bahkan pihak perkebunan juga sudah menambahkan item apa saja yang boleh ditanam dilahan tersebut.

” Kami mempersilahkan jika PPKM mempermasalahkan, yang jelas kami tetap berpedoman dijalur yang resmi, karena apa yang kami lakukan sesuai dengan langkah dan persyaratan yang ditentukan dalam perpanjangan HGU maupun jenis tanaman diperkebunan dan perlu diketahui jika selama perusahaan mengajukan perpanjangan hak pengelolaan tetap melekat kepada kami, “terangnya.

Sementara itu, pihak kepolisian Polres Blitar yang mendapatkan pengaduan terkait sengketa pengelolaan lahan tersebut langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi yang dilakukan, Senin (25/11) diruang Rupatama Polres Blitar.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Kepala BPN Blitar,Kepala Bakesbangpol, Camat Gandusari,Kapolsek dan Dan Ramil Kecamatan Gandusari, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pertanian dan Pangan, Pimpinan PT Rotorejo Kruwuk serta Ketua Paguyuban Petani Kelud Makmur.

Sebagai Pimpinan Rapat Koordinasi permasalahan PT Rotorejo Kruwuk, yaitu Waka Polres Blitar Kompol Arief Kristanto SH SIk MSi dan didampingi Kasat Reskrim AKP Sodiq Efendi SH yang mengatakan, merekomendasikan dan menyatakan jika lahan eks perkebunan kruwuk menjadi status quo.  ” Hasil rapat koordinasi tadi dinyatakan bahwa lahan perkebunan kruwuk seluas 557 ha statua quo, ” ucapnya.

Menanggapi dinyatakan status quo pihak PPKM menyetujui, namun beda dengan pihak PT Rotorejo Kruwuk, melalui kuasa hukumnya mengatakan, pihak perusahaan masih berfikir dahulu jika dinyatakan status quo. “Kami masih mau menyampaikan ke pemilik perusahaan atau PT Rotorejo Kruwuk dahulu, ” imbuhnya. (ADV)

Editor Arief Juli Prabowo