PWI Kediri Kirim Surat ke Presiden

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Penyebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin meluas di seluruh wilayah Republik Indonesia (RI) mengakibatkan banyak korban jiwa. Situasi ini yang membuat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Kediri menyatakan sikap dan mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mengambil langkah tegas.

Ketua PWI perwakilan Kediri, Mega Wulandari menjelaskan, sebagaimana dirilis melalui website Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, jumlah warga Indonesia yang telah terjangkit virus mencapai 790 orang. Wilayah yang telah dinyatakan positif terjangkit juga semakin luas, yakni 24 provinsi dengan populasi warga yang terjangkit pun semakin bertambah setiap harinya. “lni membuktikan skema pembatasan sosial (social distancing) oleh pemerintah tidak efektif untuk penanganan pandemi ini,” jelasnya di Kantor PWI perwakilan Kediri, Jumat (27/3) pagi.

Jika kondisi penyebaran virus semakin tidak terkendali, kata Mega, dikhawatirkan akan membuat masyarakat semakin panik. Sebab, jika sampai terjadi Iedakan jumlah penderita di setiap wilayah, terutama di tingkat Kabupaten atau Kota, jelas fasilitas maupun tenaga medis yang ada tidak akan mampu menampung. “Hingga Kamis (26/3), di Jawa Timur tercatat 2.783 kasus Corona dengan rincian 59 pasien positif, 221 PDP, dan 3.055 ODP. Dalam perkembanganya, wilayah di Jawa Timur yang masuk zona merah hingga kini semakin bertambah, dua daerah di Jawa Timur yang baru ditetapkan menjadi zona merah adalah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Gresik,” katanya.

Menurut Mega, sementara ini pemahaman masyarakat terhadap perkembangan COVID-19 sangat kurang. Dampaknya, kepanikan warga semakin tinggi hingga di lapisan masyarakat tingkat bawah. Hal ini dipicu dari kebijakan pelarangan banyak aktivitas sosial masyarakat dan kenaikan harga kebutuhan dasar masyarakat terutama sembako yang setiap hari semakin meroket.

Sementara, pendapatan masyarakat semakin menurun akibat pembatasan aktivitas oleh pemerintah. “Menurunnya income pendapatan masyarakat pada kenyataannya juga memicu tumbuhnya tindak kriminalitas,” imbuhnya.

Bahwa penggunaan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lanjutnya, sebagai dasar untuk menjalankan instruksi social distancing oleh beberapa institusi pemerintah, adalah tindakan tidak manusiawi untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-l9.

Hal ini mengesankan pemerintah seolah lepas tanggung jawab terhadap dampak pandemi COVID-19 yang dialami oleh masyarakat. Karena, pemerintah terkesan hendak menghindar dari kompensasi yang harus diberikan pada masyarakat akibat dampak penyebaran virus tersebut.

Kebijakan sepihak, sambungnya, yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah daerah mengesankan ketidak tegasan pemerintah pusat dalam pengambilan sikap dan kebijakan terhadap wabah yang telah mengancam jiwa warga negara Republik Indonesia.

Hal ini juga mengesankan pemerintah pusat yang hendak lepas tangan terhadap risiko hukum yang harus ditanggung terhadap kebijakan tersebut.

“Untuk kami, PWI perwakilan Kediri menyatakan sikap, pertama memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo untuk memberlakukan lockdown terutama di zona merah penyebaran COVID-19. Kedua, diterapkanya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar melakukan tindakan atas merebaknya pandemi COVID-19,” ucapnya.

Mega mengatakan, PWI juga membuat COVID-19 Crisis Centre yang bergerak di bidang sosial-ekonomi. “Jadi, tujuannya untuk mengcover dampak ekonomi-sosial akibat social distancing. Kami akan menghimpun para dermawan yang mempunyai kelebihan stok bahan makanan untuk kemudian didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Karena, banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dan kehilangan mata pencahariannya. Situasi saat ini bisa saja mengakibatkan peningkatan angka kriminalitas,” ujarnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor : Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date