Pusat Instruksikan Rekrut PPPK, Ketua FPG Nganjuk: Jangan Beri Pepesan Kosong

Nganjuk, koranmemo.com – Jagad maya yang melibatkan warganet di Kabupaten Nganjuk selama dua hari belakangan ini mendadak heboh. Hal itu seiring munculnya pengumuman tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun anggaran 2019.

Padahal sebelumnya kabar terkait formasi rekrutmen PPPK sempat mereda, terutama setelah pemerintah daerah (Pemda) Nganjuk mencabut rencana usulan formasi untuk kelompok jabatan tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian beberapa waktu lalu.

Ditengarai kondisi keuangan APBD Nganjuk yang tidak mencukupi untuk mendanai gaji PPPK menjadi dalih Pemda setempat kala itu. Sedangkan jadwal pendaftaran sendiri telah habis masanya, per 17 Februari 2019 lalu.

Pengumuman tentang PPPK ini dikeluarkan per tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sekda Nganjuk, Ir. Agoes Soebagijo, dan langsung menyebar di sejumlah media sosial.

Akibatnya, beberapa tenaga honorer katagori dua (K2), yang merasa namanya ada dalam database BKN kecelik, terlanjur mengakses lewat laman website seperti disebut pada pengumuman, yakni; https://ssp3k.bkn.go.id/ atau di https://www.nganjukkab.go.id/, namun gagal.

Kepala BKD Nganjuk, Drs. Sudrajat, MM., saat dihubungi via seluler oleh wartawan, membenarkan pemerintah daerah telah mengeluarkan pengumuman tentang PPPK tahap I tahun anggaran 2019. Hanya, pengumuman rekrutmen ini, formasinya tidak diperuntukkan bagi tenaga guru dan kesehatan, melainkan khusus untuk tenaga penyuluh pertanian.

Dia menjelaskan alasannya, sejak seluruh kepala daerah termasuk Kabupaten Nganjuk diundang oleh pemerintah di Batam beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa biaya rekrutmen PPPK seluruhnya dibebankan kepada APBD masing-masing. Lantaran merasa keberatan, sebagian besar daerah mencabut formasi yang telah diusulkan, termasuk Kabupaten Nganjuk yang saat itu diwakili Wakil Bupati Marhaen Djumadi dan Sekda Agoes Soebagijo.

“Karena semua biaya dibebankan kepada APBD, surat yang terlanjur diusulkan kepada pemerintah dicabut. Hanya, untuk daerah di Jawa Timur ada beberapa saja yang melaksanakan,” jelasnya, Rabu (20/2).

Dengan demikian, untuk Kabupaten Nganjuk tidak mengambil kesempatan rekrutmen penerimaam PPPK untuk tahap I tahun 2019 ini. Namun dalam perjalanan, pihak Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan perpanjangan hingga tanggal 20 Februari 2019, khusus untuk formasi tenaga penyuluh pertanian agar tetap dibuka.

Sedangkan, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan tidak mengajukan perpanjangan, seperti yang dilakukan oleh Kementan. Akhirnya, saat surat pengumuman tentang PPPK dikeluarkan, formasi tenaga guru dan kesehatan tetap tercantum jadi satu paket.

“Karena dalam satu paket, (formasi tenaga guru dan kesehatan) tidak bisa dibuka sendiri-sendiri. Ketika portal pendaftaran dibuka, otomatis untuk formasi tenaga guru dan kesehatan tidak bisa ikut membuka, karena Kementerian Kesehatan dan Pendidikan tidak mengajukan (perpanjangan-red),” tegas Sudrajat.

Dia menandaskan, khusus untuk formasi tenaga penyuluh pertanian, akan dilakukan tes pada Sabtu, 23 Februari 2019. Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi, diangkat menjadi PPPK, penggajiannya ditanggung dari keuangan Kementan sendiri. “Karena APBD tidak sanggup menggaji, maka ditanggung dari Kementerian Pertanian sendiri,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Forum Peduli Guru (FPG) Nganjuk, Supriyono, menyayangkan upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka pengadaan formasi rekrutmen PPPK dengan membebankan seluruh biaya kepada keuangan daerah. Akhirnya, banyak daerah yang menolak untuk menjalankan setelah melihat kondisi APBD tidak mencukupi untuk mendanai. Ia berpendapat, seharusnya pemerintah pusat menyelaraskan kondisi keuangan negara sebelum memutuskan untuk membuka formasi PPPK.

“Jangan memberi ‘pepesan kosong’ kalau ujung-ujungnya seluruh biaya dibebankan kepada daerah. Dampaknya dapat meresahkan masyarakat,” kata Supriyono.

Lebih-lebih, setelah pemerintah daerah memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran rekrutmen PPPK, namun tiba-tiba muncul pengumuman yang menyatakan Pemkab Nganjuk akan membuka penerimaan calon PPPK dari eks tenaga honorer kategori dua yang ada dalam database BKN dan Tenaga Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan /atau MoU / Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah, dengan alokasi sebanyak 614 orang, sehingga keresahan muncul di kalangan guru honorer.

“Begitu membaca ada pengumuman, ramai para guru honorer mengakses di laman websiteKemenpan, tapi gagal terus, alasan sudah ditutup,” tegasnya.

Yang meresahkan, menurut Supriyono, pemerintah masih membuka formasi bagi tenaga penyuluh pertanian. Sedangkan untuk tenaga guru dan kesehatan tidak, dengan alasan tidak mengajukan. “Kalau tidak satu, iya tidak semuanya, jangan tebang pilih,” tukas Supriyono.

Repoter Andik Sukaca
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date