Pungli Prona/PTSL Disoal Warga

Nganjuk, koranmemo.com – Warga Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk mempersoalkan penarikan uang (pungli) sebesar Rp 500 ribu untuk pengurusan Prona/PTSL yang diduga dilakukan Kades SL (49) selama menjabat. Bahkan, mereka mengancam untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum lantaran menilai adanya pelanggaran hukum.

Jumari (54) warga Jalan Menur RT 4/ RW 2 Desa Godean mengungkapkan, program Prona/PTSL 2018 di desanya berjumlah 565 bidang. Akan tetapi hingga saat ini sertifikat belum diterima oleh pemohon. Padahal ia sudah melakukan pembayaran sesuai dengan besaran penarikan yang ditetapkan.”Iya sampai saat ini kami belum terima SHM (sertipikat hak milik) dari program Prona/PTSL. SHM atas nama Yatmini, istri saya,” ucapnya, Rabu (6/2).

Jumari menceritakan, pada awal Januari 2018 lalu telah dilakukan pengukuran. Pemohon juga sudah harus membayar biaya prona/PTSL sebesar Rp 500 ribu. Anehnya, panitia sempat mengancam tidak akan melakukan pengukuran bagi warga yang belum membayar.

“Memang terkesan agak dipaksa untuk segera membayar. Sebab kalau tidak segera membayar, oleh panitia diancam akan ditinggal. Artinya kita tidak terdaftar sebagai pemohon Prona/PTSL,” katanya.

Masih kata Jumari, pada saat itu uang hasil tarikan prona disetor ke salah satu RW di Desa Godean. Selanjutnya, ia memperoleh informasi jika uang tersebut diambil atau disetorkan ke Kades SL. Rasa jengkelnya kian menjadi lantaran selain membayar Rp 500 ribu, pemohon program Prona/PTSL di Desa Godean masih dibebani untuk menyediakan patok sendiri sesuai kebutuhan masing-masing.

“Selain membayar 500 ribu rupiah, oleh panitia kita juga masih disuruh menyediakan atau membeli patok dengan biaya sendiri. Padahal dulu katanya biaya sebesar itu sudah termasuk patok, tapi kenyataannya patok kita beli sendiri,” tukasnya.

Mohammad Syaiful, tokoh masyarakat desa setempat menyampaikan, program prona itu gratis dan sesuai SKB 3 Menteri biaya PTSL adalah Rp 150 ribu. Karena itu ia mempertanyakan kenapa di desanya pemohon sertifikat hakjustru dipungut Rp 500 ribu. “Ini pungli namanya, sudah menyalahi hukum,” tegasnya.

Syaiful mengkritisi biaya Prona/PTSL sebesar Rp 500 ribu yang diklaim sebagai kesepakatan pemohon dengan membuat surat pernyataan. Menurutnya, hal itu akan gugur dalam hukum nanti, karena pemohon tidak dijelaskan secara gamblang tentang Prona/PTSL, termasuk biayanya.

“Ini pembohongan publik dan membodohi masyarakat namanya. Untuk itu secepatnya akan kami laporkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan pihak terkait lain,” tegas Syaiful.

Reporter : Andik Sukaca

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date