Puluhan Warung Esek-esek di Pasar Muneng Dirobohkan

Share this :

Madiun, koranmemo.comPuluhan warung esek-esek yang berada di dalam Pasar Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dibongkar oleh pihak berwajib, Kamis (8/8).

Sebanyak 47 warung esek-esek illegal yang berada di lokasi Pasar Milik pemerintah itu dibongkar paksa lantaran disalahgunakan sebagai tempat bermukim, bahkan disinyalir adanya transaksi prostitusi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Supriyadi mengatakan pembongkaran warung esek-esek tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas imbauan dari Bupati Madiun yang telah mengumpulkan semua warga Desa Muneng pada Rabu (7/8) malam dan mengambil kesepakatan bahwa segala sesuatu yang dapat merusak akhlak masyarakat Kabupaten Madiun untuk dibersihkan.

“Diminta kerja sama dari masyarakat untuk melakukan pencegahan, guna mewujudkan visi Bupati Madiun yang aman, mandiri serta berakhlak,” katanya (8/8).

Diketahui bahwa di Pasar Muneng sejak dahulu terkesan adanya warung prostitusi, bahkan adanya transaksi prostitusi tersebut telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, bisa dikatakan sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Setelah dilakukan kros cek dilapangan oleh pihak Satpol PP, didapat adanya ruang-ruang kecil di dalam yang memungkinkan terjadinya transaksi.

Untuk itu, pada Kamis pagi Satpol PP bersama Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Kepala UPT Pasar Madiun, Kapolsek Pilangkenceng, Lurah Muneng beserta perangkat dan masyarakat disekitar Pasar Muneng bersama-sama membersihkan 47 lapak, warung ilegal yang salah gunakan menjadi warung esek-esek.

Semua pihak yang hadir dalam pertemuan di Balai Desa Muneng pada Rabu malam, sepakat untuk menghilangkan image bahwa Pasar Muneng adalah pasar dimana ada tempat untuk kegiatan prostitusi. Pun dengan mereka yang hadir dalam pembongkaran warung berkomitmen bahwa tempat yang seperti itu harus segera dibersihkan dan dikembalikan fungsi pasar sebagai tempat untuk berjual beli dan bersih dari hal yang berbau esek-esek.

“Kita kembalikan ke dalam fungsi pasar yang sesungguhnya, karena hal ini nanti indikasinya luas, jika terus dibiarkan dari sisi lingkungan maupun sisi kesehatan akan merusak,” paparnya.

Meskipun telah dilakukan penertiban berkalai-kali, kata Supriyadi para pedagang tetap kembali menyalahgunakan kesempatan yang telah diberikan untuk membuka warungnya. Hal tersebut terjadi karena kegiatan penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP bersifat isidentil. Dalam arti, pihak Satpol PP tidak bisa untuk melakukan pengawasan 24 non stop.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu