Proyek Dinas Pendidikan Madiun Miliaran Rupiah Gagal

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Kinerja Dinas Pendidikan (Dindik) di bawah kendali Heri Wasana, patut dipertanyakan. Pasalnya, beberapa proyek fisik bernilai miliaran gagal dilaksanakan. Padahal, jauh hari Pemkot Madiun sudah menganggarkan dengan duit APBD.

Hal tersebut terungkap saat Pemkot Madiun melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) melakukan evaluasi kegiatan fisik dan non fisik triwulan II tahun anggaran 2018, di gedung Diklat Kota Madiun, Jumat (27/7).Kepala Dindik Kota Madiun, Heri Wasana berdalih, kegiatan fisik di beberapa SMPN tidak dapat dilaksanakan karena terkendala waktu. “Ini dikarenakan dari hitungan pelaksanaan waktu yang dibutuhkan tidak bisa dilaksanakan,” katanya, Jumat (27/7).

Empat proyek Dindik yang dipastikan gagal dilaksanakan tahun ini, yakni di SMP Negeri 2 yang dianggarkan sekitar Rp 1,4 miliar, SMPN 7 sekitar Rp 900 juta, SMPN 8 sekitar Rp 1,2 miliar dan SMPN 9 Rp 1,7 miliar. “Yang tidak bisa kami laksanakan ada empat kegiatan proyek itu,” ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto memilih cuci tangan atas masalah tersebut. Menurut dia, sudah berulang kali mengingatkan Dindik. Bahkan, peringatan itu dikatakannya sejak awal tahun anggaran, agar segera melakukan pelelangan. Ini bertujuan agar kegiatan proyek dapat dilaksanakan tepat waktu.

Menurut wali kota, waktu yang singkat bukan menjadi alasan, karena detail enginering desain (DED) sudah dibuat tahun sebelumnya. Sementara saat ini tinggal perencanaan pelaksanaan.

“Saya atas nama Pemkot tentu saja kecewa. Karena apa yang sudah direncanakan ternyata tidak bisa dilaksanakan. Itu baru bisa dianggarkan lagi tahun 2019 di dalam perencanaan, itu pun pelaksanaan di tahun 2020. Ya kalau ada anggaran lagi,” katanya dengan nada kecewa.

Orang nomor satu di Kota Madiun ini menjelaskan, azas kemanfaatan harus menjadi skala prioritas. Karena itu dirinya mengimbau kepada seluruh OPD yang memiliki kegiatan proyek harus mempersiapkan dan merencanakan dengan matang sehingga hal serupa tidak kembali terjadi di tahun berikutnya.

“Kalau terjadi seperti itu siapa yang dirugikan, ya masyarakat karena tidak bisa memanfaatkan,” tandasnya.

Reporter: M. Adi Saputra/Juremi
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date