Protes Pendirian Tower, Massa GPI Datangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar beserta beberapa warga sekitar Jalan Melati Gang 2 Kota Blitar demo. Mereka ngeluruk Kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar di Jalan Jawa, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jumat(20/11).

Massa menuntut Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pendirian tower yang ada di Jalan Melati Gang 2 Kota Blitar.. “Berdasarkan fakta yang kami temukan di lapangan itu tidak sesuai. Contohnya denah, terdapat lahan kosong di sekitar lokasi namun ditandai sebagai bangunan rumah,” kata Joko Prasetyo, koordinator aksi.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengecek kartu identitas warga sekitar yang digunakan untuk pengajuan IMB. Hasilnya beberapa dari data identitas tersebut tidak valid. “Beberapa KTP warga yang diajukan sebagai permohonan IMB ini bukan warga sekitar. Tapi luar kota bahkan juga ada yang dari Kalimantan,” tuturnya.

Dikonfirmasi seusai audiensi, Suharyono, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, menyampaikan, audiensi yang dilakukan bersama perwakilan masyarakat masih belum bisa menemukan kesepakatan. “Ada satu pertanyaan yang kemudian saya jawab namun belum bisa diterima masyarakat. Sehingga bisa dikatakan audiensi kali ini deadlock,” katanya.

Ia menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya sudah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Disebutkan bahwa pihaknya hanya berkewajiban untuk memverifikasi data administrasi dari pemohon. Sedangkan tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan cek ulang di lapangan.

“Karena tugas kami hanya melakukan pengecekan kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pemohon. Semisal ada kesalahan atau ketidakbenaran data maka itu menjadi tanggung jawab dari pemohon,” katanya.

Dijelaskanya, dalam data identitas yang diduga tidak valid oleh massa aksi. Bahwa KTP identitas yang berkaitan tidak hanya terdiri dari warga sekitar saja, melainkan juga pemilik tanah yang ada di sekitar kawasan.

“Semisal ada pemilik tanah di sekitar kawasan pendirian tower, tetapi pemiliknya adalah warga di luar daerah, maka yang bersangkutan juga berhak dicantumkan dalam data administrasi. Jadi saat terdapat KTP yang bukan warga sekitar itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi,” tambah Suharyono.

Sementara itu Joko Prasetyo usai audiensi mengatakan, karena tak menemukan jalan tengah untuk persoalan terkait, pihaknya akan melakukan aksi serupa di Kantor DPRD dan Walikota Blitar pada Senin (23/11).

Reporter: Saifudin/Abdul Aziz Wahyudi
Editor Achmad Saichu