Proses Hukum Pengedar Narkoba Tak Perlu Assesment

 

Blitar, koranmemo.com – Proses penanganan tersangka kasus narkoba menuai beberapa hambatan,salah satunya yaitu mengenai diharuskannya berkas tersangka narkoba dilengkapi dengan surat dari tim assessment terpadu (TAT) .Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini berperan dalam narkoba sebagai penyalahguna atau pengedar.

Dijumpai Koran Memo, Kasat Narkoba Polres Blitar Kota, Iptu Huwahila mengatakan Terhitung mulai Januari hingga Oktober 2016, Satnarkoba Polres blitar Kota telah mengungkap 41 kasus narkoba berbagai jenis. Dari 41 kasus ini terdiri dari 18 ungkap kasus pil dobel L, satu ungkap kasus ganja, dan 22 ungkap kasus sabu-sabu. Sedangkan dari 41 ungkap kasus ini 34 kasus dari keberhasilan Satnarkoba Polres Blitar dan 7 kasus dari polsek jajaran.

Iptu Huwahila menjelaskan, meski sudah berhasil mengungkap 41 kasus, namun satuannya mengalami kendala teknis saat pelaksanaannya. Kendala lamanya assessment membuat pihaknya khawatir, sebab waktu penahanan untuk pengedar narkoba akan berkahir bila tidak segera assessment. “Massa penahanan maksimal 60 hari, kalau assessment lama, saya khawatir massa penahanan habis sebelum assessment, sehingga terpaksa harus dibebaskan, padahal untuk mengkapnya tidak mudah,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala BNN kabupaten Blitar, AKBP Henry Siswanto mengaku sepakat dengan Polres Blitar Kota. Disebutkan, tidak semua ungkap kasus narkoba memerlukan assessment. Henry menjelaskan, bahwa assessment hanya diperlukan untuk pengguna narkoba, bukan untuk pengedar narkoba. Dijelaskan selama ini, pihaknya mengalami kendala dalam assessment ini, yakni pihaknya kehabisan dana untuk assessment. “Untuk satu assesment membutuhkan dana Rp 900 ribu sampai Rp 2 juta, tergantung jumlah tersangkanya,” ungkapnya.

Selama ini, BNN Kabupaten Blitar menerima anggaran untuk assessment dari Satnarkoba Polres Blitar. Meski demikian, pihaknya juga menerima dan melakukan assessment dari Polres Blitar Kota. Sementara ini, pihaknya juga sudah melakukan assessment untuk empat tersangka yang diminta yang diminta oleh Satnarkoba Polres Blitar. Pihaknya mendapatkan talangan untuk 200 kasus hingga akhir tahun 2016 ini dari BNN Provinsi Jawa timur. “Kita sudah assessment, karena mendapat dana talangan dari BNN Provinsi Jawa Timur,” ugkap Henry.

Untuk memudahkan kinerja satnarkoba dalam pemberantasan narkoba, BNN Kabupaten Blitar akan mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Blitar. Isinya meminta kepada Kejaksaan Negeri Blitar untuk tidak meminta persyaratan assessment untuk semua ungkap kasus narkoba.

Menurutnya assessment hanya diperlukan untuk tersangka yang hanya sebagai pengguna bukan pengedar narkoba. Selain memperlambat kinerja kepolisian, pihaknya juga mengalami kendala pendanaan untuk assessment. “Kalau semua harus assessment, anggarannya tidak cukup, pada Nomember ini, kami mendapat bantuan dari BNN Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa melaksanakan Assessment,” ungkapnya.

Menanggapi masalah assessment Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Dade Ruskandar menjelaskan jika assessment ini sangat perlu dan wajib diberikan saat berkas selesai dan hendak di serahkan ke kami. Mengapa hal ini diharuskan karena untuk mengetahui tersangka yang terlibat narkoba ini sebagai penyalahguna atau sebagai bandar.

” Memang semua tersangka kasus narkoba harus dilakukan assessment terlebih dahulu,jika mengalami kendala maka seharusnya tim penyidik mengajukan permohonan paling lama 1×24 jam setelah penangkapan.Selain itu tim assessment maksimal 2x 24 jam. Selanjutnya hasilnya bisa diketahui hari ketiga, jadi tidak ada kata lambat dan yang harus menjadi catatan penyidik harus jeli dan jemput bola langsung,” ungkapnya.

Selain itu perlu diketahui jika hasil assessment dari masing-masing tim assessment dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Rekomendasi Tim Assessment Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assessment terpadu ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. (ase)

 

Follow Untuk Berita Up to Date