Program Batik Diduga Libatkan Rekanan, Dewan Bakal Panggil Dindik Lagi

Ponorogo, koranmemo.com – Program batik khas Ponorogo yang tengah gencar dilakukan Pemkab Ponorogo melalui Dinas Pendidikan (Dindik) diduga bermasalah. Pasalnya, pengadaan seragam batik untuk 80 ribu siswa se-Ponorogo itu, diduga melibatkan jasa rekanan.

Hal ini terbongkar, pada selebaran milik SDN Lembah 2 Kecamatan Babadan yang tersebar di media sosial. Dalam selebaran tersebut, siswa kelas II-VI diwajibkan membeli seragam batik khas Ponorogo seharga Rp 72.500 untuk baju lengan pendek, dan Rp 77. 500 untuk baju lengan panjang.

Sementara  pemesanannya melalui CV Elemenz di Jalan Sukarno Hatta nomor 50 Ponorogo,  hal ini sesuai rapat dinas pada 21 November lalu di UPTD Kecamatan Pendidikan Babadan.

Sementara itu, terungkapnya keterlibatan rekanan dalam proses pengadaan batik khas Ponorogo ini mengundang reaksi keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

Bahkan Komsi D DPRD Ponorogo berencana bakal kembali memanggil Dinas Pendidikan terkait hal ini.” Mestinya melalui UKM bukan rekanan. Temen-temen Komisi D akan memanggil Dindik,” ungkap anggota Fraksi PKB DPRD Ponorogo Mursid Hidayat, Minggu (18/12).

Padahal, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengintruksikan, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 49 tahun 2017 tentang seragam batik khas Ponorogo, untuk pembelian batik di lingkup pendidikan melalui koperasi sekolah dan Usaha Kecil Menengah (UKM) batik.” Jadi siswa belinya di koperasi sekolah dan UKM Batik, karena program ini bertujuan untuk memberdayakan UKM Batik,” ujar Ipong beberapa waktu lalu.

Reporter: Zainul Rohman

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.