Praktik Korupsi Dana BLM-PUAP Gapoktan Terbongkar

Share this :

Trenggalek, koranmemo.com –Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort (Polres) Trenggalek membongkar praktik korupsi dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Langgeng, di Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Praktik korupsi dana BLM-PUAP itu merugikan keuangan negara hingga Rp 138 juta.

Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo S mengatakan, korupsi bantuan dana dari Kementerian Pertanian (Kementan) itu menyeret Hartini (43), bendahara Gapoktan Langgeng. Warga RT 24/RW 05 Dusun/Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek itu, diduga telah melakukan penyelewengkan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. “Tersangka saat itu menjabat sebagai bendahara,” ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolres Trenggalek, Selasa (15/1).

Untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 100 juta itu, Hartini diduga membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) fiktif. Setelah mendapatkan bantuan itu, Hartini menyelewengkan dana sebesar Rp 138 juta untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini terlihat berdasarkan estimasi anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan. “Modus operandinya pelaku membuat RUB fiktif untuk mendapatkan dana BLM-PUAP dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 100 juta,” jelasnya.

Kondisi ini terlihat berdasarkan laporan pengembangan dana BLM-PUAP Gapoktan Langgeng Trenggalek per Mei 2018, total dana PUAP sebesar Rp 202. 757.749 juta. Jumlah itu termasuk akumulasi kucuran dana sebesar Rp 100 juta dari Kementan yang diterima Gapoktan Langgeng tertanggal 8 Juni 2011. Sebesar Rp 45 juta digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana usaha kelompok (RUK) dan rencana usaha bersama (RUB).

Sementara, sebanyak Rp 11,4 juta digunakan untuk pengadaan alat pertanian hingga studi banding para anggota Gapoktan Langgeng. Saat diamankan, Rp 8,1 juta, lanjut Kapolres Trenggalek masih tersimpang di rekening Gapoktan Langgeng. “Sisanya sebesar Rp 138. 238.000 diduga digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi dan tidak ada pertanggungjawabannya yaitu untuk membuat usaha keripik pisang yang kemudian bangkrut,” kata Kapolres Trenggalek.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi subsidair pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan/atau pasal 9 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 milyar rupiah.

Reporter : Angga Prasetya

Editir : Irwan Maftuhin