Pjs Akhir Tugas, Proses P-APBD Dikebut

Jombang, koranmemo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mengebut proses P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2018. Hal tersebut berkaitan dengan akan berakhirnya masa kerja Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit, Sabtu (23/6) mendatang.

Ketua DPRD Jombang, Joko Triono mengungkapkan, jelang berakhirnya masa jabatan Pjs Bupati Jombang ternyata membawa suasana ‘mencekam’ pada proses persiapan PAK (P-APBD) yang hari ini masih dalam tahapan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) Keuangan Tahun Anggaran 2017.

Suasana ‘mencekam’ itu, menurut Joko tidak lain lantaran sesuai ketentuan, sebelum tanggal 29 Juni 2018, perubahan anggaran harus terselesaikan. Sementara Sabtu (23/6) sudah serah terima Pjs ke Plt.

“Pak Bupati Pjs, hari sabtu (23/6) sudah serah terima ke Bu Wabup (Hj. Mundjidah Wahab, red). Nah, karena tidak sebagai Penjabat tetapi sebagai Plt, tentunya tidak boleh untuk menetapkan dan menandatangani APBD,” ujar Joko Triono, Kamis (21/6).

Lantaran tidak memiliki kewenangan menandatangani APBD, lanjut Joko, Plt bupati harus meminta ijin ke bupati definitif.

“Plt Bupati harus ijin ke Bupati definitif yang notabene masih pak Nyono (Nyono Suharli Wihandoko). Yang saya khawatirkan, kalau bupati definitif tidak menyetujui karena tidak ikut prosesnya. Kan bisa macet,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mempercepat proses, dengan melakukan dua rapat paripurna Jumat (22/6). Yakni, rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2017, dan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2017. “Malamnya ada pandangan akhir, langsung pengesahan,” pungkasnya.

Reporter : Agung Pamungkas

Editor : Della Cahaya

Follow Untuk Berita Up to Date