Pilbup Blitar 2020, ASN Diminta Jaga Netralitas

Blitar, koranmemo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program kegiatan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang tidak ditunggangi oleh calon bupati petahana.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan, pengawasan partisipasi di kalangan masyarakat terutama ASN akan menjadi perhatian utamanya. Pasalnya, Bupati Blitar yang saat ini menjabat baru satu periode, ada kemungkinan akan maju lagi pada Pilbup 2020 nanti.

“Kami akan menegaskan ke kalangan ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tidak menggunakan anggaran daerah, atau menunggangi program kerjanya untuk mendukung kandidat petahana. Kami akan menguatkan strategi sosialisasi dan pencegahan untuk mengantisipasi ini,” jelas Hakam, Kamis (17/10).

Sampai saat ini, Hakam menjelaskan, pihaknya proses pembentukan panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Terdapat 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, maka dibutuhkan sebanyak 66 orang petugas Panwascam. Mereka yang nantinya ikut mengawasi kegiatan masyarakat, maupun OPD dalam menjaga netralitas Pilkada 2020.

“Sesuai perintah Bawaslu RI, Panwascam harus terbentuk Desember nanti. Saat ini kami dalam proses pembentukan itu, pendaftaran akan kami mulai bulan November,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Eka Rahmawati mengatakan, potensi kerawanan Pilkada meningkat jika petahana ikut mencalonkan diri. “Selain kandidat petahana, potensi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi apabila ada kandidat dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/ Polri,” katanya beberapa waktu lalu saat datang ke Kabupaten Blitar dalam penandatanganan NPHD Pilkada.

Eka menjelaskan, siapapun kandidat yang memiliki hubungan dengan kekuasaan baik di pusat maupun daerah, berpotensi memanfaatkan fasilitas dari negara guna memenangkan dirinya. “Tentu berpotensi terbukanya pemanfaatan APBN dan APBD yang digunakan untuk menguntungkan salah satu paslon,” ungkap Eka.

Untuk itu, Eka menyatakan pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengawasan terkait dana kampanye calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020.
“Jika memang muncul calon petahana dari Kabupaten Blitar, kami mengimbau agar tidak menggunakan program kerja dan dukungan ASN dalam memuluskan langkah di Pilkada 2020,” tandasnya.

Reporter Zayyin multazam sukri
Editor Irwan Maftuhin

Follow Untuk Berita Up to Date