Petani Tebu Madiun Tuntut Pemerintah Naikkan HET Gula

Share this :

Madiun, Koranmemo.com – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Madiun menuntut pemerintah menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula. Pernyataan itu dilontarkan karena sampai saat ini pemerintah belum berpihak kepada petani tebu, karena harga gula lokal masih rendah.

“Kami minta Pemerintah segera merevisi harga gula dengan menaikkan HET,” kata Ketua DPC APTRI Wilayah Kerja PG. Rejo Agung Baru Madiun Suwandi.

Menurutnya, HET yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini Rp 12.500/kg dirasa tidak cocok dengan penghitungan petani, khususnya petani di Pulau Jawa. Alasannya, adanya perbedaan sewa kebun di Jawa dan luar Jawa. Di luar Jawa hanya Rp 700 ribu sampai dengan Rp 1 juta per hektare.

“Sedangkan di Jawa harganya Rp 16 juta sampai dengan Rp 21 juta (per-hektare) Jangan disamakan petani Jawa dan diluar pulau jawa,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dikenal vokal ini.

Sisi lain, Biaya Pokok Produksi (BPP) petani tebu saat ini sudah mencapai angka Rp 11.000 dalam musim tanam 2019/2020.

Setiap tahunnya hasil panen mengalami kemerosotan yang mengakibatkan swasembada gula hanya mimpi. “Jika BPP Rp 11 ribu, pemerintah itu cara hitungnya dari mana. Harusnya acuan paling rendah adalah Rp 14 ribu,” cetusnya.

Penyesuaian HET, jelasnya, harus diperhatikan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya memihak satu kepentingan pedagang maupun petani.

“Namanya HET itu harus jelas dari barang yang diatur, sekarang yang bikin harga pasar siapa?” katanya.

Ia berharap dengan melambungnya harga gula saat ini, pemerintah mulai sadar dan memperhatikan para petani tebu yang tidak pernah mendapatkan keadilan.

“Khusunya Kementan (Kementerian Pertanian, red) untuk segera memprogramkan bagaimana cara memproteksi petani secara umum khususnya pada petani Jawa,” pungkasnya.

Reporter : Juremi

Editor : Achmad Syaichu