Pertanyakan Keabsahan Sertifikat Tanah PT KAI

Share this :

Kediri, Koran Memo – Sebanyak 151 warga RT 1 dan RT 5/RW 1 Kelurahan / Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang berhenti membayar uang sewa lahan pada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Penolakan tersebut terjadi karena ternyata PT KAI baru saja mengurus sertifikat atas tanah tersebut para Oktober 2014 silam. Warga juga menanyakan tentang pembayaran uang sewa yang selama puluhan tahun mereka bayarkan. Selain itu, proses diterbitkannya sertifikat milik PT KAI juga diragukan keabsahannya oleh warga. Pasalnya proses terbitnya sertifikat yang hanya memakan waktu satu minggu dinilai janggal.

Kantor Sekretariat Paguyuban Warga RT 1 dan RT 5/RW 5 (kurniawan/memo)
Kantor Sekretariat Paguyuban Warga RT 1 dan RT 5/RW 5 (kurniawan/memo)

Sekretaris Paguyuban warga setempat, M Karim Amrulloh mengatakan warga terpaksa menolak untuk kembali menyetorkan uang sewa kepada PT KAI lantaran ternyata selama ini lahan tersebut bukanlah milik dari PT KAI. Padahal selama puluhan tahun, warga sudah membayar uang sewa yang besarannya beragam kepada petugas PT KAI.

Selain itu, penolakan oleh warga dilakukan lantaran uang sewa yang ditetapkan oleh pihak PT KAI dari tahun ke tahun terus naik hingga berkali-kali lipat. “Kita baru tahu kalau pihak PT KAI baru mengurus sertifikat. Berarti selama ini lahan ini bukan milik mereka. Lalu uang yang kita bayar selama ini kemana?” ujarnya saat dikonfirmasi Koran Memo, Senin (18/5) siang.

Dari keterangan warga yang merupakan penduduk asli lahan tersebut mengaku, sejak ia lahir pada tahun 1960, pada tahun 1970-an biaya sewa sudah ditarik oleh petugas dari PT KAI yang mendatangi rumah warga satu per satu setiap bulannya. Kemudian, pada tahun 1980-an pembayaran berubah menjadi tahunan. Itupun hanya sekitar puluhan ribu per tahun.

Namun, sejak tahun 2004, uang sewa naik berkali-kali lipat menjadi sekitar Rp 3 juta. Jumlah itu terus naik setiap tahunnya, hingga sekitar tahun 2014 mencapai Rp 24 juta.

Selama membayar, warga selalu mendapatkan bukti pembayaran. Namun akhir-akhir ini, warga hanya mendapatkan sebuah nota sederhana. Alasan dari PT KAI tersebut menurut warga adalah karena bukti pembayaran asli akan diantarkan kemudian.

Kegelisahan warga memuncak setelah menyadari pada tanggal 22 Oktober 2014, muncul sebuah setifikat dari PT KAI tentang lahan tersebut. Anehnya, dalam sertifikat tersebut, proses diterbitkannya sertipikat hanya memakan waktu selama 1 minggu terhitung dari keluarnya surat ukur tertanggal 15 Oktober 2014. Padahal biasanya proses terbitnya sertifikat membutuhkan waktu lama.

Mengetahui bahwa selama ini ternyata PT KAI tidak memiliki hak atas tanah tersebut, warga akhirnya menanyakan tentang uang sewa yang selama ini mereka bayarkan. Namun, dari keterangan warga, pihak PT KAI menyatakan penarikan uang sewa tidak pernah mereka lakukan. Dan yang selama ini menarik uang sewa kepada warga adalah seorang oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, pihak PT KAI hingga kini belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal tersebut. Manager Humas DAOP 7 Madiun, Sugianto saat dihubungi Koran Memo melalui nomor ponsel miliknya tidak aktif.(kur)