Permintaan SKHPN Meningkat, Hanya 2 Untuk Persyaratan Nikah

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan dan mengurus Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri untuk tahun 2020 meningkat. Untuk jumlah permohonan mulai awal tahun sampai Juni 2020 mencapai 304 permohonan.

Kepala BNN Kota Kediri, AKBP Bunawan menjelaskan, meskipun dalam masa pandemi Covid-19, antusias masyarakat untuk mengajukan kepengurusan SKHPN cukup tinggi. “Tingginya antusias masyarakat ini juga akan meningkatkan kinerja kam. Kedepannya kemungkinan akan ada regulasi maupun peraturan baru,” jelasnya, Selasa (30/6).

Menurut AKBP Bunawan, sebelumnya SKHPN tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Kalau selama ini SKHPN tidak termasuk PNBP, namun kedepannya akan kami setorkan kepada kas negara. Jadi, dalam kepengurusan SKHPN, jika ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat, itu nanti akan kami setorkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Rehabilitasi BNN Kota Kediri, Duhia Rosyida mengatakan, dari 304 permohonan SKHPN pada rentang waktu Januari hingga Juni 2020 sebagian besar digunakan untuk syarat administrasi pekerjaan sebanyak 128 permohonan dan 65 permohonan digunakan untuk melamar pekerajaan. “Rata-rata memang untuk pekerjaan, alhamdulillah dari yang mengajukan memang tidak ada yang positif,” katanya.

Selain untuk administrasi dan melamar pekerjaan, kata Duhia, SKHPN juga digunakan untuk pendaftaran sekolah atau kuliah, pendaftaran TNI maupun Polri, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pendidikan profesi guru (PPG), beasiswa, internship dokter, sampai persyaratan menikah.

“Diketahui bersama bahwa antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur (Jatim) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jatim sudah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) mengenai tes urine bagi calon pengantin. Namun, untuk di Kota Kediri sendiri jumlahnya masih sedikit, sementara ini hanya ada 2 permohonan,” ujarnya.

Perlu diketahui, pada Juli 2019 lalu BNNP dan Kanwil Kemenag Provinsi Jatim sebelumnya menandatangani nota kesepahaman untuk mewajibkan calon pengantin tes urine sebagai salah satu syarat menikah. Hal itu dilaksanakan untuk menekan dan memerangi penyalahgunaan narkoba sekaligus upaya untuk menciptakan masa depan bangsa yang bebas dari narkoba.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor : Della Cahaya