Perlu Sosialisasi Rencana Tes Urine Sebagai Syarat Nikah

Kediri, koranmemo.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur menambah satu syarat bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan proses pernikahan, yaitu harus melakukan tes urine terlebih dahulu. Hasil tes, akan dilampirkan dalam pembuatan akta nikah, syarat tersebut rencananya berlaku awal Agustus 2019 nanti.

Mengenai rencana syarat tes urine bagi calon pengantin, Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri, A. Zamroni menjelaskan, semua pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak yang menangani urusan pernikahan, menyambut baik serta siap melaksanakan rencana tersebut. Memang ada tujuan positif dengan adanya syarat itu, namun untuk mulai diberlakukan perlu sosialisasi serta petunjuk teknis (juknis) dan aturan yang tertulis.

Memang tes ini dilakukan dengan harapan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba bagi para calon pengantin, terutama para remaja dan pemuda. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya menyelematkan generasi penerus banhsa dari pengaruh narkoba. “Ini masih dalam pembahasan bersama, karena program ini merupakan kerja sama baik Kemenag dengan Bandan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim,” jelasnya, Rabu (17/7).

Rencana ini, lanjutnya, disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Jatim Moch Amin Mahfud, bahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyambut baik rencana tersebut.

Tentang tindak lanjut MOU, sambungnya, harus ada perangkat hukum sebagai penopang, dan masih ada waktu untuk melengkapi perangkat hukum tersebut. Selain itu, tidak semua Kabupaten atau Kota di Jatim terdapat kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga perlu persiapan yang matang untuk mulai memberlakukan syarat tersebut, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan adanya syarat tes urine, pasti akan menimbulkan pro dan kontra, jadi ada evaluasi dan mempersiapkan aturan dalam pelaksanaannya. Tidak dipungkiri, semua masyarakat pasti melangsungkan pernikahan, jadi ini untuk mengingatkan para calon pengantin untuk tidak berurusan dengan narkotika jenis apapun.

Persyaratan tersebut bukan bermaksud untuk menghakimi para penggun sehingga tidak boleh menikah, namun sebagai deteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Apabila calon pengantin dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba, mereka tetap bisa menikah namun wajib mengikuti proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi akan menjadi tanggung jawab BNN Provinsi maupun BNN kabupaten dan kota. “Jadi, masih belum pasti dilaksanakan pada awal Agustus, mengingat masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Namun, kami menyambut baik rencana persyaratan tersebut, ini juga demi kebaikan msyarakat,” katanya.

Ditambahkan, jangan sampai setelah melangsungkan pernikahan dan mempunyai keturunan, baru tahu bahwa salah satu pasangan sebagai pengguna narkoba. Karema akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan tes tersebut, pasangan akan saling mendukung satu sama lain, meskipun pihak keluarga sudah menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak, namun langkah ini dinilai dapat menekan risiko masyarakat untuk mengkonsumsi barang haram tersebut.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date