Peringatan Hari Anak Internasional, Hak Anak Masih Belum Terpenuhi

Kediri, koranmemo.com – Tepat pada 20 November secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan sebagai Peringatan Hari Anak Internasional, atau Hari Anak Universal maupun Hari Anak Sedunia.

 Meskipun di dalamnya ada sejarah lahirnya Konven Hak Anak (KHA) yang telah diakui PBB, namun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri menilai masih ada hak anak yang tidak terpenuhi.

Menurut Ketua LPA Kota Kediri, Ulul Hadi, pada peringatan Hari Anak Internasional ini, masih ada persoalan krusial terkait maraknya fenomena pernikahan dini yang melibatkan anak-anak.

 “Di Kota Kediri selama tahun 2019 ini, data yang dihimpun oleh LPA Kota Kediri dari kantor Urusan agama (KUA) dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah dan Kematian (P3NK), masih ada 23 kasus anak di bawah umur terlibat pernikahan dini,” tuturnya, Rabu (20/11).

Dari 23 kasus ini, lanjutnya, pihak perempuan mengalami kehamilan yang sebenarnya tidak dikehendaki, pihak perempuan bisa dibilang korban kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku mayoritas sudah berusia di atas 18 tahun alias sudah dewasa. Ke-23 kasus pernikahan anak, tersebar di tiga kecamatan di Kota Kediri. Di Kecamatan Kota ada 3 kasus, Kecamatan Mojoroto 5 kasus, dan tertinggi di Kecamatan Pesantren sebanyak 15 kasus.

Hadi menjelaskan, jumlah kasus yang ditemukan ini dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es. Karena, data kasus tersebut bersumber dari mereka yang mencatatkan diri secara resmi pada kantor KUA atau menikah secara resmi. “Kemungkinan besar, di masyarakat masih ada anak-anak yang terlibat pernikahan tanpa di catatkan di KUA alias dinikahkan secara siri,” jelasnya.

Fonomena pernikahan anak di bawah umur ini, sambungnya, jelas terjadi berbagai pelangaran hak hak anak, seperti anak terampas haknya untuk bermain dan memanfaatkan waktu luang sesuai perkembangan usianya. .

Mereka yang sudah menikah, sibuk melayani suaminya dan jika sudah memiliki anak, mereka pasti disibukkan merawat anak sehingga waktu untuk bermain, bertemu teman teman sebayanya akan terabaikan.

Ada hal penting yang harus diperhatikan, kata Hadi, dalam kasus ini, anak rawan terampas haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karena, mereka yang sudah menikah apalagi melahirkan, pasti tidak akan melanjutkan sekolahnya. “Seharusnya mereka masih fokus belajar dan menuntut ilmu atau mendapatkan hak pendidikan, tapi dalam kasus ini mereka layaknya orang dewasa melayani suami dan mengurus anak-anaknya,” imbuhnya.

Hadi mengatakan, mayoritas anak yang terlibat pernikahan dini, mereka belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (WAJAR DIKDAS) 9 tahun. Kebanyakan mereka hanya tamatan sekolah dasar (SD) ataupun beberapa sudah menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP), karena sebagian besar mereka yang hamil di luar nikah akan di keluarkan atau di drop out (DO) dari sekolah.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date