Penyesuaian Iuran JKN-KIS, Pemerintah Andil Sebagai Pembayar Iuran Terbesar

Sidoarjo, koranmemo.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran.

Melihat ketentuan penyesuaian iuaran dalam Perpres tersebut, kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Sri Mugirahayu mengungkapkan, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar.Menurutnya, pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” ungkap Sri dihadapan awak media, Selasa, (03/12/2019).

Sri menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp 27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang. Rinciannya pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp 5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” jlentreh wanita yang akrab disapa Cici ini.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Artinya, tambah Sri lagi, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sri berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.

Saat ini, jumlah Peserta JKN-KIS di Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak 1.605.720 jiwa. BPJS Kesehatan Cabang Sidoaro telah bekerja sama dengan 17 rumah sakit, 104 Klinik Pratama, 31 Dokter Praktek Perorangan, 12 Dokter Gigi, 26 Puskesmas, 17 Apotek Rujuk Balik dan  9 Optik.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan akan melakukan penyesuain Iuran.

Rinciannya, untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020:

Ketentuan lama peserta kelas III akan dibebankan iuran sebesar Ro. 25.500/jiwa/bulan. Rencananya, pemerintah akan merubah ketentuan baru menjadi Rp.42.000.

Untuk kelas II, ketentuan lama sebesar Rp. 51.000/jiwa/bulan akan naik menjadi Rp. 110.000/jiwa/bulan. Dan, kelas I dari ketentuan lama iuran peserta sebesar Rp. 80.000/jiwa/bulan akan naik sebesar Rp. 160.000/jiwa/bulan.

Reporter Yudi Ardian

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date