Penyerahan Simbolis Sertifikat Hak atas Tanah

Share this :

Malang, koranmemo.com – Upaya pendataan seluruh bidang tanah di Kota Malang terus dilakukan. Salah satunya melalui Program Strategis Nasional Reformasi Agraria Wilayah Malang Raya, Selasa (1/9). Kegiatan yang digelar di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Surya Djandra.

Wamen ATR, Surya Djandra berharap, pada tahun 2024, bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya. Baik dalam bentuk sertifikat maupun dalam bentuk data resmi lain. Kementerian ATR juga mengharapkan seluruh dokumen pertanahan menjadi dokumen digital.

“Jadi kalau digital itu kita ada kepastian dan lebih jelas. Manipulasi juga lebih susah. Terus juga yang paling penting kalau mau investasi itu mudah,” tuturnya.

Menurut Surya, sebagai sebuah bangsa kita terlambat dalam mengatasi permasalahan pendataan bidang tanah. Setidaknya sekitar 60 tahun, Indonesia terlambat dalam hal ini.

“Malaysia memulai proses itu sejak tahun 50-an. Dan sebagai negara yang berangkat dari zaman kolonial, kita tidak punya kesempatan beresin itu dari depan. Karena dulu sudah dikavling-kavling oleh penjajah. Kemudian hasilnya adalah kerumitan-kerumitan yang sekarang ketika kita ingin bangun malah jadi susah,” ujarnya.

Lanjut Surya, daerah yang memiliki wilayah hutan, yang seharusnya menjadi anugerah, justru merasa kesulitan dalam akses pembangunan dikarenakan statusnya yaitu hutan.

“Ketika kami ditunjuk oleh Pak Presiden, Joko Widodo jadi Wakil Menteri salah satu tugas pokoknya adalah membantu membereskan soal-soal beginian. Penyelesaian konflik agraria, jadi konflik karena ada beda kepentingan yang berkumpul pada suatu lokasi,” tuturnya.

Sementara itu Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan,  apa yang dikeluhkan dan di aspirasi masyarakat telah ditangkap oleh BPN. Tugas yang dijalankan BPN sudah berjalan dengan baik di Kota Malang. Tetapi disebabkan terkendalanya jumlah SDM dari BPN yang terbatas, 6.000 aset Kota Malang belum tersertifikasi.

“Saya kira sama dengan daerah lain, karena dulu masalah tanah ini kan tidak banyak dipikirkan. Tapi kedepan dan hari ini sudah mulai ada kesadaran bahwa bukti kepemilikan menjadi sebuah keharusan kita semua untuk kita pegang supaya kelak tidak terjadi konflik,” pungkasnya.

Reporter:Mokhammad Sholeh

Editor: Della Cahaya