Penyelenggaraan Perumahan Akan Diatur Perda

Share this :

Kediri, koranmemo.c0m – Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan permukiman akan berdampak buruk dengan munculnya permasalahan jika tidak ada regulasi yang mengikat. Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah Kota Kediri bersama Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan Rapat Paripurna di Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman serta Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Kediri Nomor 2 tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha di Gedung DPRD Kota Kediri, Kamis (21/2).

Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon, Wakil Wali Kota Kediri, Lilik Muhibbah memberikan pemaparan dua raperda diatas. Dalam penjelasan disebutkan dipaparkan jika kebutuhan perumahan tidak bisa ditawar karena merupakan program dari pemerintah pusat.

Karena itulah perumahan menjadi lahan usaha baru bagi pengusaha yang saat ini telah berlomba-lomba untuk memberikan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya penyelenggaraan permuagan murah ini justru tidak mementingkan aspek kelayakan.

Maka, Raperda Penyelenggaraan Kawasan Permukiman ini akan mengatur kehadiran dan keberadaan perumahan khususnya di Kota Kediri. Perda ini akan lebih memperhatikan aspek kelayakan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, sehingga pertumbuhan perumahan dan permukiman yang sangat pesat tidak mengakibatkan munculnya permasalahan tata ruang serta pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

“Masalah perumahan ini sangat penting sehingga tumbuh banyak perumahan yang kurang layak dan terkoordinir dengan baik. Maka dengan mengajukan Raperda ini kami berharap perumahanbisa tertata dengan baik dan memenuhi syarat,” jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Ning Lik ini menambahkan,  permasalahan yang masih sering terjadi dalam perumahan dan permukiman di Kota Kediri adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kurangnya lahan dan makam. “Selain RTRW kesiapannya harus ada makam dan lahan. Jadi memang masih banyak yang harus dibenahi,” imbuhnya.

 Raperda Kota Kediri Nomor 2 tahun 2015 ini dilatarbelakangi oleh penyesuaian beberapa ketentuan yang ada terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

“Ini selaras dengan azaz hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya,” pungkasnya.

Hadir dalam sidang paripurna ini, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Enny Endarjati, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.(adv/pemkotkediri)

Reporter : Dhita Septiadarma

Editor : Della Cahaya