Penggabungan Dua Bank Milik Daerah, Pansus II DPRD Trenggalek Angkat Bicara

Trenggalek, koranmemo.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penggabungan atau merger dua Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah terjadi perdebatan.

Ranperda yang belum selesai di tahun kemarin ini, kembali dibahas oleh Pansus II DPRD Trenggalek bersama bagian hukum pemerintahan.

Alwi Burhanuddin selaku Ketua Pansus II DPRD Trenggalek usai pimpin rapat membenarkan bahwa dalam pembahasan tadi sempat terjadi perdebatan.

“Memang sempat terjadi perdebatan, namun itu menunjukkan rapat yang kondusif dan aktif,” jelasnya, Kamis (14/1).

Menurutnya, Pansus II telah dua kali membahas Ranperda penggabungan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita Trenggalek.

Mengingat proses pembahasan ini harus benar-benar teliti dan cermat, sehingga dalam berjalannya proses rapat sempat muncul perdebatan dalam menentukan aturan yang paling proporsional.

Namun hal itu sangat wajar, karena peraturan inilah yang nantinya bakal jadi pijakan dalam penggabungan kedua bank tersebut. “Sebenarnya tidak ada kendala dalam proses penyusunan ini,” tuturnya

Alwi menjelaskan, meski ada permasalahan mungkin saja hanya terkait inventarisir daftar masalah entitas antara kedua badan usaha tersebut. Seperti tadi yang telah dibahas, ada beberapa catatan yang perlu dibenahi dalam pembahasan selanjutnya.

“Seperti besaran nilai perusahaan saat ini. Kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutupan,” imbuhnya

Tak hanya itu, Pansus II juga meminta data total keseluruhan nilai aset yang dimiliki kedua bank untuk proses menggabungkan kedua badan usaha. Jadi dalam pembahasan selanjutnya Pansus II dan Tim asistensi tinggal merumuskan peraturan yang mengikat keduanya.

“Namun karena masih menunggu nilai pembukuan terbaru dari kedua bank kami terpaksa menskors rapat kali ini,”tegasnya

Sedangkan hasil dari rapat kali ini Alwi menyampaikan bahwa dari pihak penyaji data siap untuk menyajikan data pada pembahasan selanjutnya, namun mereka minta tambahan waktu.

Untuk target, jika dalam pembahasan tidak ada kendala yang krusial, maksimal bulan depan Rancangan Peraturan Daerah tentang merger dua bank BPR bisa disahkan.

“Mengingat pembahasan Ranperda ini telah dilakukan juga di tahun kemarin,” pungkasnya.

Reporter : Dias Ahmad Farid
Editor : Della Cahaya