Pengadilan Tinggi Putus Bebas Kasus Dokter

Blitar, koranmemo.com – Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengabulkan banding yang diajukan oleh dr Soepriyo Imam Sp.Og atas putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor 205/ PID.B/2016 PN.Blt. Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang diketuai Lief Safijullah SH M.Hum dan anggota Arifin Edi Suryanto SH serta H Husby Junaidi Tolib SH MH menyatakan berkas perkara nomor 706/PID/2016/PT SBY dengan putusan bebas terhadap terdakwa.

Kuasa hukum dr Soepriyo Iman, I Putu Dana SH MH mengatakan, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal yang disangkakan pihak kepolsian yakni pasal 279 KUHP. Majelis hakim membuktikan bahwa akta pernikahan nomor 511/63/XII/95 cacat hukum, sehingga tidak bisa digunakan untuk mendakwa dr Priyo.

Majelis hakim menggunakan pertimbangan fakta hukum yang menyatakan antara pelapor yakni Ida Nuraini dengan terdakwa dr Soepriyo Iman tidak pernah melakukan pernikahan. Sebab, sebelumnya pelapor mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Mojokerto dan ditemukan fakta hukum, antara Ida Nuraini dan kliennya tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah baik secara agama maupun melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Mojokerto.

Selain itu, juga ditemukan fakta hukum bahwa Ida Nuraini tidak pernah menghadap ke KUA maupun menerima ucapan ijab qobul dari Soepriyo serta tidak pernah menghadirkan wali nikah. Fakta hukum ini sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Mojokerto pada 11 Desember 2014 dengan nomor putusan 1540/Pdt.G/2014/ PA Mr dan juga putusan pengadilan Agama Mojokerto nomor putusan 064/Pdt.G/2015/ PA Mr yang diputuskan pada 16 Juni 2015.

I Putu Dana menambahkan, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan data dalam akta nikah nomor 511/63/XII/95 tersebut bukan kliennya. Sebab kliennya atas nama Soepriyo Imam Bin Sudomo yang lahir pada 1 Juni 1945 bukan seperti dalam data akta nikah nomor 511/63/XII/95 yang menyatakan nama Supriyo Bin Suparno yang lahir pada 15 April 1968. “Memang klien saya itu bernama Soepriyo Imam bin Sudomo, bukan bernama Supriyo bin Suparno seperti dalam akta nikah tersebut. Kalau dilihat fisiknya saja seperti itu, sudah tua masak lahir tahun 1968,” tegasnya.

I Putu Dana mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa akta nikah nomor 511/63/XII/95 cacat hukum. Menurutnya, majelis hakim telah mepertimbangkan bukti dan fakta hukum untuk memutuskan perkara ini secara baik dan benar.

Bahkan pihaknya juga sudah melaporkan ke Polda Jatim adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam akta nikah nomor 511/63/XII/95 yang digunakan Ida Nuraini melaporkan kliennya di Polres Blitar. Berdasarkan Uji Laboratorium Forensik Polda Jatim menyatakan bahwa akta nikah nomor 511/63/XII/95 dengan kesimpulan suprious signature atau merupakan tangan karangan yang bukan tanda tangan formal dari tanda tangan pembanding milik dr Soepriyo Iman Sp.Og.

Polda Jawa Timur juga sudah menetapkan Ida Nuraini sebagai tersangka dalam tindak pidana pemalsuan dan memberikan keterangan palsu dalam akte otentik (akta nikah). Ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) Polda Jatim ke-9 dengan nomor B/231/SP2HP-9/2016/Ditreskrimum pada 9 Agustus lalu. Polda jatim juga sudah mengirimkan berkas perkara antas nama tersangka Ida Nuraini ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jatim pada 9 September 2016 lalu.

I Putu Dana menambahkan, berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ini secara otomatis membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor 205/PID.B/2016/PN.Blt yang telah menjatuhkan hukuman 1,3 tahun atau 15 bulan terhadap dr Soepriyo dan sudah menjalani selama empat setengah bulan. Selain itu, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, menyatakan bahwa terdakwa dr Soepriyo tidak terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepada klienya.

Selain itu, dalam putusan Pengadilan Tinggi juga membebaskan terdakwa atas segala dakwaan oleh JPU Kejaksaan Negeri Blitar, serta memulihkan hak dan kemampuan kliennya baik dalam kedudukan dan harkat dan martabat seperti sebelumnya. “Tentunya sesuai putusan pengadilan tinggi kami berharap, ada pengembalian nama baik klien kami,” harap Pria asal Pulau Dewata, Bali ini.(rif)

 

Follow Untuk Berita Up to Date