Pendidikan Inklusif Masih Dibiayai BOS dan PSM

Nganjuk, Koran Memo – Pemerintah telah mengucurkan anggaran senilai sekitar Rp 1 miliar yang dikhususkan untuk pendidikan inklusif di Nganjuk. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh pihak Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Daerah Kabupaten Nganjuk saat deklarasi Nganjuk Kabupaten Inklusif pada 23 Desember 2014 lalu di GOR Bung Karno Nganjuk. Ironisnya, bagi sekolah penyelenggara masih menganggarkan lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan peran serta masyarakat (PSM)

Hal itu dikeluhkan oleh Kepala SDN Werungotok 2 Kecamatan Nganjuk, Erlin Pudjiastuti, M.M.Pd, kepada sjumlah wartawan saat peringatan Hari Kartini di sekolah yang dipimpinnya. Erlin mengaku, salah satu sekolah reguler yang dipimpinnya telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif, belum bisa memberikan pendidikan optimal bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). “Untuk menangani ABK diperlukan keterampilan khusus. Selain mengajar, guru juga harus memberikan terapi pada siswa ABK,” terang Erlin, Selasa (21/4).

Namun, kata Erlin, proses belajar mengajar siswa ABK di sekolahnya masih bisa berjalan lancar kendati fasilitas belum mecukupi sesuai kebutuhan. Dari total 127 siswa, 23 siswa di antaranya mengikuti pendidikan inklusif. Mereka tersebar di berbagai kelas, mulai kelas 1 hingga kelas 6, dengan jenis keluhan 90 persen lamban belajar. Selebihnya, tuna rungu wicara, tuna netra, dan autis. “Semua guru di sini sudah mendapatkan pelatihan sebagai guru pendamping khusus, jadi setiap kelas yang ada ABK-nya bisa tertangani,” tegasnya.

Diakui, awalnya mengatasi ABK dalam kelas reguler mengalami banyak kendala. Namun, seiring perjalanan waktu, sejak tahun 2012 hingga sekarang, menunjukkan perubahan lebih baik. Dulunya, kebutuhan fasilitas tidak terpenuhi, juga minimnya kebutuhan guru pendamping khusus (GPK). Namun sejak, pendidikan inklusif dideklarasasikan, semua guru di sekolah telah mendapatkan pelatihan. Sehingga kendala berangsur teratasi, serta kebutuhan fasilitas berangsur terpenuhi, seperti kartu huruf, kartu kata, puzzle, serta gambar tiga dimensi. “Ternyata, setelah tenaga guru pendamping khususnya terpenuhi, semua bisa berjalan lancar, sesuai target yang diharapkan,” katanya.

Menurut Erlin, target pendidikan inklusif yang diterapkan di sekolahnya sebenarnya tidak terlalu tinggi. ABK dibekali ketrampilan berbahasa dan berhitung, sehingga di kelas, mereka banyak belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Karena di masyarakat yang dibutuhkan komunikasi dengan baik dan lancar.

Selama proses pembelajaran, lanjut Erlin, ditemukan beberapa kendala, di antaranya bagi ABK dengan gangguan berat. Misalnya untuk tuna rungu mendapat terapi bicara yang dilakukan seusai jam belajar. Padahal, sekolah reguler tidak memiliki fasilitas seperti ruang terapi khusus yang berupa kamar-kamar kecil hingga alat pengukur bagi tuna rungu.

Meski masih memiliki banyak kekurangan, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Selain lantaran terbatasnya jumlah dan daya tampung Sekolah Luar Biasa (SLB), pendidikan inklusif juga menjadi solusi bagi orang tua yang merasa enggan untuk menyekolahkan anaknya di SLB.

Disinggung masalah dana operasional pendidikan inklusif di sekolahnya, Erlin menegaskan, sekitar 90 persen dibiayai lewat bantuan operasional sekolah (BOS). Selebihnya, 10 persen dibiayai dari orang tua wali murid ABK. “Untuk transpor GPK diambilkan dari dana BOS Rp 150.000 dan bantuan wali murid Rp 200.000 tiap bulannya,” jelasnya.

Sedangkan, bantuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah (Disdikporada) Nganjuk berupa pelatihan, sosialisasi, serta uang Rp 5 juta. Dana tersebut telah habis digunakan untuk membeli alat peraga, dan uang transport GPK, serta aksesbilitas. “Padahal sekolah inklusif ini digadang-gadang bakal mampu menyetarakan ABK dengan anak-anak normal lainnya,” cetus Erlin.

Pada kenyataannya, ternyata belum berjalan maksimal. Sebab, sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif belum menyediakan kelengkapan sarana untuk ABK.

Bahkan Kabupaten Nganjuk sejak dideklarasikan sebagai kabupaten inklusif dengan melayani pendidikan bagi ABK di sekolah reguler, serta mendapat kucuran anggaran dari pemerintah senilai hampir Rp 1 miliar.

Dalam penerapannya, sekolah reguler belum memiliki fasilitas maupun tenaga guru pembimbing khusus (GPK), mengajar anak berkebutuhan khusus. Ironisnya, sekolah penyelenggara membiayai pembelajaran pendidikan inklusif di sekolahnya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan peran serta masyarakat (PSM).

Diketahui, di Kabupaten Nganjuk tercatat ada puluhan lembaga pendidikan yang telah menerapkan pendidikan inklusif, untuk jenjang sekolah dasar (SD), SMP, serta SMA/SMK. Mereka tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk. (jie)