Pemkot Blitar Gelar Penyuluhan Hukum, ASN Diminta Jangan Gegabah Mengambil Keputusan

Blitar, koranmemo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengadakan penyuluhan hukum tentang pengambilan tindakan dan penetapan keputusan tata usaha negara serta penyelesaian sengketa tata usaha, Jumat (25/10). Kegiatan yang diadakan di Balai Kusumowicitro itu diikuti oleh pejabat eselon 1 dan eselon 2.

Dalam sambutannya, Plt Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda yang penting bagi pejabat pemerintah jajaran Pemkot Blitar. Dia berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Blitar bisa mengambil pelajaran dari kegiatan itu.

“Kegiatan ini penting sebagai bekal pejabat pemerintah dalam menghadapi gugatan dari masyarakat menyangkut segala macam kebijakan. Saya berharap pejabat – pejabat organisasi perangkat daerah ini setelah penyuluhan bisa bertindak tidak gegabah, dan lebih hati-hati dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Santoso mengatakan, protes kebijakan yang dilakukan masyarakat belum tentu cara pandang masyarakat salah. Bisa jadi hal tersebut memang akibat pemgambilan kebijakan yang salah oleh pemerintah.

“Bisa jadi kita yang lengah dan kurang hati-hati. Tapi bisa juga sebaliknya, karena ketidaktahuan masyarakat dan ketidakfahaman terhadap aturan-aturan pemerintahan, sehingga mereka hanya mengandalkan keberanian. Inilah perlunya digelar penyuluhan hukum dengan narasumber yang kompeten,” paparnya.

Santoso pun mencontohkan, polemik penutupan tempat karaoke di Kota Blitar beberapa waktu lalu. Penutupan inipun sempat berujung konflik antara pengusaha dengan Pemkot. Pemkot bersikeras menutup tempat karaoke karena dinilai banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

“Contoh salah satunya itu. Kami waktu itu berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Hal semacam inilah yang ketika terjadi gugatan dari masyarakat akan diuji di depan hakim, siapa yang dianggap benar itulah yang harus diterima oleh semua pihak dalam rangka menegakkan aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota Blitar, Ahmad Tobroni mengatakan, pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan kebijakannya rentan untuk digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

“Kita harapkan pejabat bila mengambil kebijakan bisa sesuai prosedurnya, sesuai dengan kewenanganya dan sesuai dengan tahapannya. Sehingga keputusan yang sudah dikeluarkan apabila di lapangan ada permasalahan, jika sudah sampai digugat PTUN kita dapat mempertahankan keputusan apa,” ujarnya.

Tobroni menambahkan, seluruh kebijakan atau keputusan pemerintah baik yang tertulis maupun tidak tertulis dapat digugat oleh masyarakat di PTUN.

“Contohnya pemda diminta memberikan keputusan terkait persetujuan pendirian bangunan. Bila kita tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam memberikan keputusan baik itu ditolak atau diterima, kita biarkan sampai waktu tertentu maka masyarakat bisa menggugat. Ini yang perlu kita pahami, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. (adv/humas pemkot blitar)

Reporter Zayyin multazam sukri
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date