Pemkot Blitar Batal Bangun Panti Jompo

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Meski Pemerintah Kota Blitar sudah mengusulkan anggaran pembangunan panti jompo tahap pertama sebesar Rp 4,5 miliar di Rancanangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar 2018, dapat dipastikan rencana Pemkot Blitar membangun panti jompo tersebut batal, karena terbentur aturan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Blitar, Mohamad Samanhudi Anwar.

Menurut wali kota, sesuai undang-undang, pembangunan panti jompo menjadi wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Kami belum jadi membangun panti jompo tahun depan, karena terbentur aturan,” kata Samanhudi Anwar, Rabu (29/11).

Lebih lanjut Samanhudi menyampaikan, sudah ada surat edaran dari Presiden soal ketentuan tersebut. Pemkot juga sudah konsultasi dengan Pemprov terkait rencana pembangunan panti jompo, namun hingga saat ini, Pemprov belum memberikan rekomendasi.

“Kami berinisiatif membangun panti jompo sendiri karena selama ini melihat Pemprov kurang peduli soal itu. Tapi kami juga tidak mau menabrak aturan, nanti niat baik kami malah menimbulkan masalah,” ungkapnya.

Sebenarnya Pemkot Blitar siap membangun panti jompo sendiri. Dalam RAPBD 2018, Pemkot sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk pembangunan tahap awal. Bahkan lahan untuk pembangunan panti jompo juga sudah tersedia.

“Lahannya kami sudah ada, di samping gedung autis center. Ini hanya masalah aturan saja. Kami akan mencoba lobi-lobi lagi ke Pemprov maupun pemerintah pusat,” tandas Wali Kota Blitar.

Pembangunan panti jompo di Kota Blitar, menurut wali kota sudah diperlukan, karena hingga saat ini, dia mencatat sudah ada 20 orang jompo yang dirawat Pemkot Blitar. Mereka saat ini dititipkan di beberapa tempat dengan biaya perawatan yang ditanggung oleh Pemkot Blitar.

“Sekarang ini sudah ada 20 orang jompo yang kami rawat. Mereka kami titipkan di beberapa tempat, tapi biaya perawatannya kami yang menanggung”, ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan, Pemkot Blitar memang mengusulkan anggaran untuk pembangunan panti jompo di RABPD 2018. Namun, setelah melakukan konsultasi dengan Pemprov Jatim, usulan anggaran pembangunan panti jompo harus dibatalkan. Sesuai aturan, pembangunan panti jompo menjadi wewenang Pemprov Jatim.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusulkan agar anggaran untuk pembangunan panti jompo dialihkan ke program lain. Menurut dia, anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, untuk menambah pembangunan infrastruktur di sektor wisata maupun perdagangan.

“Anggarannya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di sektor wisata dan perdagangan. Dua sektor itu juga berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Arief Juli Prabowo

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.