Pemkab Trenggalek Segera Lahirkan Aturan Bebas Korupsi

Share this :

Trenggalek, koranmemo.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek  akan menindaklanjuti upaya pemberantasan korupsi di lingkup unit pemerintahnya selagi belum menjamah ke level yang lebih parah. Hal ini terungkap saat Wakil Bupati Trenggalek mengikuti Kolaborasi Tujuan Nasional (Tunas) Integritas Nasional II di Jayapura Papua, Selasa (12-15/9) yang diselenggarakan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wabup Trenggalek , Moch Nur Arifin bertekad akan menerapkan aturan yang relevan dengan kondisi dan kemampuan daerah termasuk menyiapkan strategi khusus dalam upaya pencegahan korupsi di lingkup kinerja pemerintahannya saat ini. “Kolaborasi Tunas Integritas Nasional ini penting dalam penguatan pemberantasan korupsi di daerah,” ucapnya.

Dikatakan, keikutsertaan legislator dalam kegiatan ini diharapkan wabup segera nyambung apa yang seharusnya dilakukan di daerah dalam penerapan startegis. Sehingga tidak ada jeda lama dalam mengoperasikan atuaran yang akan dibuat bersama.“Ini cita-cita mulia makanya stake holder kita ajak dalam upaya bersama membangun daerah kita,” katanya.

Secara luas , wabup termuda se Indonesia ini menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk dan mendorong generasi dan mental integritas sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini.

“ Kalau mau jujur, semuanya berpulang dari mental aparatur, jika ingin maju ya kita tinggalkan budaya KKN itu,” terangnya.

Menurut wabup penyandang Rekor MURI ini, dengan mengikuti kegiatan  ini pihaknya bisa  belajar bestpractice bagaimana mendorong dan mengupayakan budaya integritas di lingkungan kerja.

“Hambatan kita biasanya birokrasi termasuk investor yang akan membantu kita. Dan manajemen birokrasi itu akhirnya berujung kolusi,” ungkapnya.

Ditegaskan, salah satu yang dia pelajari di Jayapura, ternyata  wali kotanya membuat peraturan wali kota tentang wilayah bebas dari korupsi di beberapa OPD percontohan. “Ini merupakan ide dan gagasan yang bagus,” tegasnya.

Dikatakan, kesadaran aparatur pemerintah penting sebagai landasan apalagi menjadi komitmen bersama untuk mengubah sehingga menjadikan paradigma selama ini yang mencatat jika KKN sudah membudaya akan secepatnya berganti.

“Bagi saya kolaborasi antar daerah ini bagus karena melakukan perbaikan dan menjadi baik itu harus datang dari kesadaran dan komitmen bersama bukan orang per orang,” pungkasnya.

Reporter : Puthut Purbantara

Editor     : Hamzah Abdillah

Facebook Comments
Follow Us

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *