Pemkab Nganjuk Dorong Penetapan Kawasan Cagar Budaya

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Disparporabud Kabupaten Nganjuk berupaya agar tempat penemuan fosil purba di Hutan Tritik Kecamatan Rejoso, segera ditetapkan sebagai kawasan situs cagar budaya. Hal itu seiring adanya kekhawatiran terjadinya penjarahan atau perusakan pada area penemuan benda cagar budaya oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Bukan hanya sebagai situs purba, di kawasan BKPH Tritik dengan luas 5.359 hektare itu juga banyak ditemukan situs-situs kuno, seperti kubur batu suku kalang, batu menhir, peninggalan zaman Majapahit, dan lain-lain.

Amin Fuadi, Kasi Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Disparporabud Nganjuk menyampaikan, kawasan Hutan Tritik memiliki nilai konservasi sangat tinggi. Ini setelah di kawasan dekat Gunung Pandan dan lereng kendeng utara itu banyak ditemukan benda-benda cagar budaya berupa fosil dan situs kuno lainnya.

“Untuk itu kami secepatnya meminta kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai kawasan situs cagar budaya purba agar mendapat perlindungan secara hukum,” ungkapnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Bambang Cahyo Purnomo, Administratur Perum Perhutani KPH Nganjuk menyampaikan, kawasan BKPH Tritik potensi sekali untuk ditetapkan sebagai kawasan situs cagar budaya purba. Karena di dalam pengelolaan hutan juga dikenal high conservation value forest atau hutan dengan nilai konservasi tinggi, salah satunya terkait nilai kultural.

“Terkait temuan cagar budaya berupa fosil, harus ada pihak yang berkompeten untuk menentukan letak dan luasan area situs sebelum dilakukan tindakan konservasi. Sehingga, pihak Perhutani akan menghentikan kegiatan produksi di situs yang diputuskan, kecuali kegiatan rehabilitasi agar terjaga kelestarian hutan di kawasan konservasi,” jelasnya saat dikonfirmasi Koran Memo di kantornya.

Dengan demikian, kata Bambang, kawasan BKPH Tritik akan berdampak sosial secara positif sebagai media edukasi.  Serta kesadaran masyarakat agar tidak merusak nilai-nilai konservasi di kawasan situs meningkat.

“Cara yang perlu dilakukan, pihak Disparporabud segera mengusulkan melalui Perum Perhutani KPH Nganjuk untuk diteruskan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi, sehingga dapat dibahas teknis penentuan titik dan batas-batas konservasinya,” urai Bambang.

Sebelum ditetapkan sebagai situs cagar budaya purba, pihak Perhutani bekerjasama dengan Disparporabud Nganjuk sudah melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan dan larangan kepada masyarakat untuk tidak merusak atau mengambil benda-benda purbakala atau fosil yang ada di kawasan hutan.

“Dengan begitu apapun yang ditemukan di kawasan itu tetap ada pada tempatnya,” pungkas Bambang.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Della Cahaya