Pemkab Nganjuk Digugat Rp 15 M, Ada Apa? 

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerima gugatan secara perdata dan kasusnya telah masuk ke ranah persidangan Pengadilan Negeri (PN) setempat. Kali ini, pihak pemda digugat sebesar Rp 15 miliar rupiah atas status kepemilikan lahan atas nama Poernomo di kawasan Jalan Panglima Sudirman Nomor 282 Kabupaten Nganjuk.

Penggugat adalah keluarga dari Almarhum Poernomo. Kuasa hukum penggugat, KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro menyebut, status kepemilikan lahan tersebut sudah berlaki sejak zaman Bupati Suprapto.  Lahan tersebut sudah dibangun dan dibayar pajaknya secara rutin.  Bahkan setelah Poernomo meninggal, pajaknya terus dibayar oleh keluarga Poernomo.

“Tapi tiba-tiba mereka diusir oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk begitu saja. Apalagi di dalam pengusiran itu, pemkab mengubah status kepemilikan tanah menjadi milik pemkab,” ujar Nurwadi.

Menurut Nurwadi, itu adalah maladministratif yang dilakukan pihak Pemda dan BPN. Karena itu, kliennya memutuskan akan membuktikan kebenarannya di pengadilan, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk itu adalah kesalahan yang fatal.

Baca Juga: Pemkab Nganjuk Dorong Penetapan Kawasan Cagar Budaya

Dikonfirmasi terpisah, Samsul Huda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nganjuk mengatakan, permasalahan yang berkaitan dengan aset saat ini menjadi prioritas dalam rangka penyelamatan aset. Menurutnya, hal itu menjadi atensi dari KPK maupun Kejaksaan dalam rangka penyelamatan aset Pemda. “Harus diupayakan untuk bisa dipertahankan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Koran Memo di ruang kerjanya.

Disinggung mengenai bukti yang telah dimiliki pihak pemda, Samsul menyebut hal itu sudah masuk ke dalam materi pembuktian dalam persidangan nanti. Pihaknya memilih untuk bersikap pasif karena posisinya saat ini sebagai tergugat.

Baca Juga: Kandang Terbakar, 3.000 Ekor Ayam Ludes

“Kita bersifat pasif menunggu substansi dari gugatan yang akan kita ikuti dalam proses gugatan nanti. Bukti otentik dari pemda, saya kira mungkin hampir dikatakan bukti yang sempurna, karena sudah menjadi bukti yang terkuat. Tetapi nanti kita lihat apa yang didalilkan oleh penggugat terkait dengan susbtansi gugatannya,” kata Samsul.

Mengenai pengacara negara, dalam waktu dekat pihak pemda akan melakukan pengajuan lantaran pengacara negara saat ini sedang dalam proses pergantian. Untuk status tanah, kata Samsul, sampai dengan sekarang sertipikat atas nama pemerintah daerah.

“Cuma bukti fisik masih ada di aset, jadi saya masih belum secara detail melihat tentang bukti otentiknya,” ujarnya.

Baca Juga: Pasokan Beras di GBB Gadang Terkendali Hingga 6 Bulan ke Depan

Terkait ketidakhadiran Bupati Nganjuk selaku pihak tergugat I dalam sidang mediasi perdana, Samsul menjelaskan jika hal itu telah diwakilkan kepadanya. “Menurut SEMA 2016 awalnya adalah proses mediasi. Nanti akan kita coba konsultasikan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan aset, apakah dimungkinkan untuk proses itu (mediasi-red),” pungkasnya.

Reporter: Inna Dewi Fatimah/Andik Sukaca

Editor: Della Cahaya