Pemkab Gandeng BPKP

Untuk pemanfaatan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan
Lamongan, Memo – Pemkab Lamongan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mengawal pemanfaatan anggaran daerah. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tentang Kerjasama Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Lamongan di Guest House, Selasa (21/6).

Bupati Lamongan Fadeli didampingi Wabup Kartika Hidayati dan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Agus Setianto saat menandatangani Nota Kesepahaman (afit/memo)
Bupati Lamongan Fadeli didampingi Wabup Kartika Hidayati dan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Agus Setianto saat menandatangani Nota Kesepahaman (afit/memo)

Bupati Fadeli dalam paparannya menyampaikan harapannya untuk meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. “Saya ingin tahun depan Pemkab Lamongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Penandatanganan kerjasama dengan BPKP ini merupakan momen yang tepat untuk meraih target itu,“ ujar Fadeli.

Kepada seluruh SKPD Pemkab Lamongan, Fadeli juga memerintahkan agar berkonsultasi dengan BPKP terkait manajemen keuangan dan aset. “Saya tidak mau lama-lama, harus ada tindak lanjut segera setelah nota kerjasama ini ditandatangani,“ tegasnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Agus Setianto menyebut BPKP memiliki empat fokus strategi dalam melakukan pengawasan. Yakni pengawasan pembangunan nasional, kontribusi untuk peningkatan ruang fiskal, pengawasan aset negara atau daerah, dan mendorong perbaikan governance system untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara akuntabel. “Oleh Presiden Jokowi, BPKP ditunjuk sebagai salah satu dari lima pilar pengawal pembangunan sebagaimana dikuatkan lewat Kepres nomor 192 tahun 2015, “ ujar Agus Setianto yang baru saja dikukuhkan pada 3 Juni 2015 tersebut.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dihadiri Wakil Bupati Kartika Hidayati, Sekkab Yuhronur Efendi, dan SKPD terkait tersebut juga diserahkan master aplikasi sistem keuangan desa atas instruksi Mendagri untuk diterapkan di seluruh desa. Lewat kerjasama itu, BPKP akan memberikan asistensi atas pemanfaatan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Mulai tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Kerjasama itu juga mengatur terkait pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, serta pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP). Juga termasuk terkait pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dan perusahaan daerah, dan pendampingan pengadaan barang dan jasa.(*/fit)
 

Follow Untuk Berita Up to Date