Pemasangan Gambar Tokoh Jelang Pilkada, Bawaslu Sebut Bukan Pelanggaran

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri menyebut maraknya pemasangan gambar tokoh di tempat umum saat ini belum masuk kriteria pelanggaran. Pasalnya, belum ada penetapan bakal calon peserta pemilihan bupati (pilbup) 2020.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Ali Mashudi menjelaskan, meski sebenarnya memenuhi unsur sebagai alat peraga kampanye (APK), belum bisa diberi tindakan karena belum ada penetapan calon. “Biasanya kan ada tulisan ‘mohon doa restu untuk mengikuti Pilbup’, ini mengarah ke APK, tapi kami masih belum bisa mengambil tindakan,” jelasnya, Kamis (31/10).

Menurut Ali, pihak yang berwenang mengambil tindakan terhadap gambar – gambar seperti itu sekarang adalah Satpol PP dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kediri.

Menurut Ali, baliho yang terpasang dapat ditertibkan karena terkait peraturan reklame. Dari pengamatan Bawaslu Kabupaten Kediri, maksud baliho bergambar tokoh yang mempunyai potensi menjadi balon peserta Pilbup ini untuk memperkenalkan diri atau mencari dukungan masyarakat.

Jika pemasangan gambar ini dikaitkan untuk mencuri start, lanjutnya, tindakan ini belum bisa dikatakan demikian. “Belum bisa, karena tokoh yang ada di baliho ini kan belum sah menjadi calon, pendaftaran calon juga masih lama. Apalagi dikatakan sebagai bentuk mencuri start kampanye, tahapan kampanye belum berlangsung. Tahapan kampanye berlangsung setelah ada penetapan calon,” tuturnya.

Ali mengatakan, Bawaslu baru mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan jika semua tahapan sudah terlewati, baik pendaftaran dan penetapan calon, serta memasuki tahapan kampanye. Selain itu, untuk balon perseorangan memang diberikan waktu terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi balon mencari dukungan sebanyak-banyaknya.

Ditambahkan, karena jumlah warga Kabupaten Kediri lebih dari 1 juta jiwa, maka balon perseorangan harus memperoleh dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau setara 79.715 dukungan. “Untuk dukungan juga harus tersebar lebih di 50 persen jumlah kecamatan, bisa diartikan 13 kecamatan plus 1, karena jumlah kecamatan di Kabupaten Kediri ada 26 kecamatan,” pungkasnya.

Reporter Okpriabdhu Mahtinu

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date