Pemalsuan Dokumen Negara, Pemilik Asli Tidak Tahu NIK Sama Persis

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Kasus dugaan pemalsuan serta penggadaan identitas negara dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ini, nyantanyanya tanya tidak diketahui oleh pemilik aslinya. Bahkan sang pemilik bingung bagaimana bisa NIK miliknya digunakan untuk memalsukan dokumen negara oleh Kepala desanya sendiri.

Tim koranmemo.com mencoba menelusuri dugaan pemalsuan dokumen negara dan penggandaan NIK yang diduga dilakukan oleh Supadi Kades Tarokan. Pada data dari salah satu LSM yang melapor ke Pemerintah Kabupaten Kediri dan DPRD setempat, ada KTP asli milik Supadi, dan KTP fotokopi dengan nama yang sama namun nomor NIK, status perkawinan, status pekerjaan, tempat tanggal lahir, hingga alamat, yang berbeda.Pada dua barang bukti itu, Tim Koranmemo.com nyang mencari kebenaran identitas dari NIK dalam KTP fotokopi tersebut. Ternyata NIK yang sama juga dimiliki oleh Abdul Rohman warga Dusun Tarokan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

Rohman mengaku, terkejut melihat NIK yang dia miliki sama persis dengan bukti fotokopi dengan nama Supadi tersebut. Dia justru baru mengetahui kamarin, Selasa (19/2) setelah berita dugaan pemalsuan dan penggandaan NIK itu tersebar di media massa.

“Iya kok bisa sama, saya baru tahu ini. Apakah mungkin NIK itu bisa sama persis dan bisa dimiliki sama orang banyak?” katanya saat ditemui tim Koran Memo ber3di kediamannya.

Rohman mengaku, tidak ada hubungan kekebaratan dengan Supadi Kades Tarokan. Terlebih rumah tempat tinggalnya berjarak cukup jauh lantaran berbeda dusun.  “Tidak ada sama sekali hubungan keluarga sama beliau,” katanya.

Apakah akan mengambil langkah hukum? Rohman mengatakan, masih akan berbicara dengan saudaranya atas langkah selanjutnya yang harus diambil. “Bingung saya mau berbuat apa,” kata Rohman yang setiap hari sebagai bekerja sebagai petani ini.

Sementara, Supadi Kades Tarokan saat dihubungi tim koranmemo.com pada Selasa (19/2) pukul 16.48 WIB melalui telpon selulernya tidak ada jawaban sama sekali. Tim mencoba menghubungi melalui pesan singkat juga tidak ada jawaban.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri akan mencari kebenaran atas laporan dugaan pemalsuan dokumen negara dan penggandaan NIK tersebut. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Edy Suprapto mengatakan, akan memanggil semua pihak terkait baik Dinas Kependudukan, hingga Kepolisian dan Kejaksaan atas kebenaraan dugaan tersebut.

“Kalau faktanya benar, jelas tindak pidana terkait dengan pemalsuan identitas, status, dan pemakaian nomor NIK orang lain. Berarti ini sengaja menggandakan data kependudukan itu semua pasalnya yang memiliki penegak hukum akan kita serahkan kesana semuanya. Maka untuk klarifikasi kebenaran ini kita akan memanggil Dispendukcapil dan semuanya yang terkait baik Camat, Kepala Desa yang bersangkutan yang membuat surat maupun pelakunya, serta Kejaksaan dan Kepolisian akan kita undang,” katanya

Reporter Zayyin Multazam

Editor Achmd Saichu