Pelonggaran Kredit Rumah dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat

Share this :

Dari Pelatihan Wartawan BI di Jakarta (3)

Selayaknya seperti mengerjakan skripsi yang butuh dicari signifikansinya sebelum disetujui oleh pembimbing, saya pun juga demikian. Ketika saya mendengarkan materi-materi yang dibawakan oleh para petinggi BI tersebut, saya juga berusaha mencari signifikansinya. Apa yang menarik? Apa yang penting? Dari materi-materi ini apa yang bisa saya sumbangkan kepada pembaca koran ini agar lebih terbuka terhadap isu-isu ekonomi?

—-

Usai mengupas tentang inflasi, di materi selanjutnya ada ketentuan LTV (Loan to Value) atau FTV (Financing to Value) serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Materi ini bagi saya sendiri masih merupakan hal yang asing. Saya hampir tidak pernah menulis tentang kebijakan uang muka kredit sebelumnya. Padahal ternyata, kredit dan masyarakat rupanya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. “Terutama kredit di sektor properti yang memberikan pengaruh sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi,” tutur Ita Rulina, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.

Ita kemudian menjelaskan, dalam kurun waktu 4 tahun, mulai dari 2012 hingga tahun ini, BI telah mengeluarkan empat ketentuan tentang LTV. Mengapa? Guna menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebelumnya dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian pada tahun tersebut.

LTV pertama dan kedua, yakni di Juni 2012 dan September 2013, BI membatasi uang muka KPR minimal 30 persen dari harga jual. Tujuannya untuk menahan laju penjualan rumah secara kredit. Pada tahun-tahun tersebut, KPR pertumbuhannya mencapai 40 persen dan jauh melebihi total kredit yang disalurkan perbankan yang saat itu hanya sekitar 30 persen.   “Hal ini dinilai berbahaya karena bisa menimbulkan banyak resiko, salah satunya adalah kredit macet, karena berbondong-bondong menggenjot kredit perumahan,” jelas Ita.

Apa yang terjadi setelah itu? Nilai KPR turun drastis. Dari 40 persen, merosot hingga di bawah 5 persen. Untuk itu, di tahun 2015 dan 2016, LTV untuk masyarakat yang mengajukan KPR dilonggarkan. Dari 30 persen dari harga jual, menjadi hanya 10 persen dari harga jual. Akibatnya, di tahun 2015, pertumbuhan KPR bisa berangsur naik hingga 7,5 persen.

Meski demikian, Warsono, Asisten Direktur Departemen Regional 2 Bank Indonesia mengakui, pelonggaran kredit dalam 2 tahun terakhir ini hanya mampu menahan penurunan, namun tak cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan KPR secara signifikan. Untuk itu, kemungkinan besar dalam waktu dekat ini, akan ada lagi ketentuan baru untuk penyempurnaan LTV yang bertujuan mendongkrak kredit properti. “Tapi urusan properti ini bukan hanya urusan bank sentral. Sebab bank sentral hanya mengurusi regulasi soal pembiayaan di perbankan. Bank umum, pengembang, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya juga harus terlibat secara penuh,” ujar Warsono.

Di samping dampak positif, ada dampak negatif lain yang dikhawatirkan oleh BI akan terjadi di daerah-daerah, yakni adanya pengembang curang yang sengaja menaikkan harga karena tahu DP-nya diturunkan. Oleh sebab itu, pihak BI juga akan memetakan daerah-daerah yang dinilai mencatat kenaikan harga perumahan signifikan pasca pelonggaran LTV ini. “Ada beberapa daerah yang sudah terindikasi. Namun kami masih belum bisa menyebutkannya. Namun yang pasti, kami akan terus mengawasi ini untuk memastikan dari sisi perlindungan konsumen dan pengawasan perbankan secara umum,” jelas Ita.

Saya pun sempat menanyakan kepada Ita tentang bagaimana peluang hal tersebut terjadi di daerah Kediri, baik kota maupun kabupaten. Ita mengatakan, kemungkinan terjadinya pelonjakan harga perumahan bisa terjadi dimana saja. Apalagi daerah dengan peluang investasi rumah hunian yang tinggi. Daerah seperti apa yang memiliki peluang tinggi? Luas saja tidak cukup. Daerah tersebut juga harus berada di posisi yang strategis dan pertumbuhan ekonominya stabil.

Bagaimana dengan Kabupaten dan Kota Kediri? Jika memang dua wilayah ini sudah seperti yang diungkapkan oleh Ita, boleh jadi hal tersebut sudah harus diwasapadai sejak sekarang. Jangan sampai pelonggaran LTV yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada kesejahteraan rakyat, justru menjadi bumerang.

“Hal inilah yang tidak diharapkan oleh BI. Karena sedikit saja ada kesalahan, pasti BI nanti jadi bahan bulan-bulanan. Dalam membuat kebijakan ini, lawannya adalah REI (Real Estate Indonesia). Tapi meskipun dianggap suka ikut campur, namun memang inilah tugas BI. Membuat regulasi untuk melindungi konsumen,” pungkas Ita. (ela/bersambung)