Pekan Depan, Kasus OTT Kades Sumberejo Mulai Disidangkan

Share this :

Lamongankoranmemo.com – Perkara yang melibatkan Kades Sumberejo Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Mulyono Taufik bakal masuk meja persidangan lantaran pelimpahan berkas perkara maupun tersangka oleh tim Reskrim Polres Lamongan ke Sie Pidana Khusus Kejari Lamongan dinyatakan lengkap.

Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Yugo Susandi, SH kepada awak media, Kamis (24/1) siang mengatakan, bahwa kasus pemerasan yang melibatkan Kades Sumberejo itu sudah kita daftarkan ke Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo.

Jadwal sidang, tambah Yugo, pihak Pengadilan Tipikor menetapkan sidang perdana pada pekan depan di hari Kamis. “Kamis depan tanggal 31 mas. Untuk jaksanya, semua tim Pidana Khusus ikut terlibat termasuk saya sendiri,” ungkap Yugo sembari menambahkan, sidang perdana nanti dengan agenda dakwaan.

Diketahui dalam kabar sebelumnya, Mulyono Taufik terlibat langsung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Reskrim Polres Lamongan terkait kasus pemerasan sebesar Rp 20 juta terhadap calon Sekdes AD setempat yang juga berstatus sebagai pelapor.

Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat dalam penjelasannya mengatakan jika tersangka kerap memintai uang kepada calon Sekdes AD dengan alasan sebagai biaya pelantikan sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa (Sekdes).

“Apa yang dilakukan tersangka bukan termasuk pemerasan, akan tetapi sudah masuk ranah tindak pidana korupsi. Karena sesuai Undang Undang Korupsi, Kades termasuk penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang,” ungkapnya saat itu.

Modus yang dilakukan tersangka saat itu, tambahnya, tidak hanya pertama kali berdalih untuk biaya keperluan pelantikan. Dia (tersangka) seringkali meminta uang kepada korban. Hal itulah menjadi dasar tersangka untuk melakukannya secara berulang ulang hingga ketagihan.

Untuk itu, tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter Fariz Fahyu

Editor Achmad Saichu