Pejabat Wajib Serahkan LHKPN

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Sejak awal Januari 2020, pejabat di lingkup Pemkab Kediri mulai Bupati, Wakil Bupati Kediri, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Kepala Bagian (kabag) hingga Camat harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke pemerintah dan akan diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan LHKPN ini akan berakhir hingga akhir bulan Maret 2020. Agenda ini merupakan kegiatan tahunan yang harus diketahui negara sejauh mana harta kekayaan pejabat dalam setiap tahunya. Dalam laporan tahunan ini pejabat harus menyertakan nomor rekeningnya.

Dr.Mohamad Solikin M.Ap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri mengatakan pelaporan yang disampaikan ke pemerintah ini untuk pejabat Pemkab Kediri setiap tahunya sudah dilaporkan 100 persen sebelum waktu yang ditentukan. Karena disiplin waktu inilah Pemkab Kediri pernah mendapatkan penghargaan dari KPK.

“Pejabat di Pemkab Kediri tidak ada yang terlambat dalam pelaporan harta kekayaan ini dan BKD yang bertindak selaku koordinator penyerahan LHKPN ke KPK. Jika ada yang terlambat menyerahkan laporan ini, pemerintah berkoordinasi dengan Pemkab Kediri  akan memberikan sanksi,” ujarnya.

Ditambahkan Solikin, sanksi yang diberikan kepada pejabat yang terlambat menyerahkan LHKPN berupa penundaan jenjang kepangkatan. Jika penyerahan terlambat, si pejabat diasumsikan abai terhadap tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pejabat negara di lingkungan kerja Pemkab Kediri.

“Tapi kita bisa beres semua sebelum akhir Maret dan kita mendapatkan nilai baik untuk disiplin laporan ke KPK. Kita harapkan pola seperti ini berkelanjutan dan kita secara bersama-sama menyampaikan LHKPN ke KPK juga tepat waktu.  Ini upaya Pemkab Kediri membudayakan disiplin di berbagai hal,” imbuhnya.(adv)

Reporter Bakti Wijayanto

Editor Achmad Saichu