Pejabat Antre Jadi Tersangka Korupsi

Share this :
Pejabat Jadi Terpidana Korupsi Tak Dapat Remisi
Pejabat Jadi Terpidana Korupsi Tak Dapat Remisi

*Pemkab Nganjuk Kembali Terima WTP

Nganjuk, Memo–  Meskipun deretan nama pejabat beserta staf PNS sudah masuk jeruji karena terjerat kasus korupsi dan sebagian besar lainya antre menyusul, namun anehnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tahun ini kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan untuk tahun anggaran 2013.

Entah bagaimana pola penilaian WTP tersebut, namun yang pasti saat ini aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan tengah sibuk-sibuknya melakukan serangkaian penyelidikan, maupun penyidikan untuk menuntaskan semua kasus dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Santer tersiar kabar, penghargaan tersebut, bukanya disambut baik oleh Bupati Drs H Taufiqurrahman, namun justru membuat orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk tersebut marah.

Sumber internal di Pemkab mengatakan, alasan kemarahan Bupati lantaran saat ini banyak kasus korupsi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kini ditangani aparat berwajib sehingga penghargaan itu seolah justru mencoreng dan membuatnya malu.

Kemarahan bupati tidak berhenti pada anggapan ketidakmampuan kinerja SKPD-nya, melainkan perolehan penghargaan opini WTP Kabupaten Nganjuk menempati ranking, tidak seperti harapan bupati.

Menurut sumber, bupati Nganjuk tidak biasanya marah sekeras itu. Kepada para kepala dinas, pria asli Jombang tersebut langsung menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas agar tidak bepergian ke luar kota hingga 28 Oktober 2014.

“Tapi setelah memberi instruksi tidak boleh pergi ke luar daerah, justru bupati sendiri bersama beberapa pejabat pergi ke Semarang, bersamaan Rakernas PDI Perjuangan,” sindir sumber yang mengaku ikut dimarahi bupati usai penghargaan opini WTP diterima.

Seperti diketahui, satu persatu pejabat Pemkab Nganjuk menjadi terpidana kasus korupsi. Setelah kasus korupsi perjalanan dinas Sat Pol PP yang menyeret Ali Sufandi mantan Kasatpol PP sebagai terpidana bersama dengan sejumlah bawahanya, bersamaan dengan itu pula pengadilan Tipikor juga memberi embel-embel terpidana korupsi kepada sejumlah mantan pejabat dan staf Dikpora Nganjuk karena terjerat kasus korupsi proyek pengadaan mebeler.

Pada kasus korupsi mebeler ini, Sujiono mantan Kabid TK-SD Dikpora telah lebih dulu divonis pengadilan sebagai terpidana bersama dengan Bawazir Kasi Sarpras serta sejumlah staf Dikpora yang terlibat dalam proyek pengadaan mebeler.

Embel-embel itu saat ini juga disandang oleh Bambang Eko Suharto (BES) Kepala Bappeda Pemkab Nganjuk aktif. Pejabat senior itu dijatuhi vonis satu tahun penjara oleh pengadilan Tipikor karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas sebagai pengguna anggaran (PA) dalam proyek pengadaan mebeler untuk ratusan sekolah SD ketika masih menjabat sebagai Kepala Dikpora Nganjuk.

Pejabat lain yang bukan tidak mungkin juga bakal menyusul menjadi terpidana merujuk telah ditetapkanya sebagai tersangka yakni mantan direktur RSUD Nganjuk dokter Eko Sidharta bersama dengan bawahanya Lilis Setyorini selaku bendahara.

Padahal, deretan nama pejabat lain yang saat ini telah menunggu proses hukum juga sudah menanti. Meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka namun jika mengacu pola penyidikan penegak hukum, bukan tidak mungkin bakal ada tambahan tersangka baru dari kalangan pejabat.

Seperti halnya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk. Meskipun Unit Tipikor Polres belum menetapkan satu tersangkapun. Akan tetapi sumber kuat di internal korp baju cokelat tua, menyebut salah satu pejabat Pemkab Nganjuk bakal ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan kasus korupsi lain, yakni proyek pembangunan Jembatan Kedungdowo. Meskipun hingga saat ini proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Nganjuk itu belum menunjukkan kemajuan berarti, namun indikasi adanya keterlibatan pejabat Pemkab sangatlah besar kemungkinan.

Sedangkan kasus dugaan korupsi yang seakan mandeg dan tidak ada ujung pangkalnya adalah dugaan korupsi CT Scan RSUD Nganjuk. Meskipun pihak Kejaksaan telah menetapkan salah satu staf RSUD Nganjuk sebagai tersangka, namun setelah 3 tahun bergulir tidak ada tanda-tanda kapan bakal rampung.

Kasus dugaan korupsi lain yang seakan memang betul-betul mandeg adalah pembangunan GOR Begadung Nganjuk. Gedung olahraga yang oleh Bupati Nganjuk diberi nama GOR Bung Karno itu dalam pembangunanya diduga telah terjadi korupsi.

Dugaan adanya tidak pidana korupsi itu terlihat, ketika pembangunan tahap awal belum rampung, sebagian temboknya runtuh. Namun kasus dugaan korupsi itu seakan mandeg total ketika tahap kedua pembangunan dimulai bagian yang ambruk direnovasi meskipun dalam tahap kedua ini, belum sampai rampung bagian tembok lain mengalami keretakan.

Terkait dengan penerimaan penghargaan Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang disebut-sebut memicu kemarahan Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman, dibantah dengan tegas oleh Kabag Humas Pemkab Nganjuk Ghozali Afandi.

Pejabat yang ditempatkan sebagai corong pemkab itu mengaku kepada wartawan justru tidak tahu menahu jika Bupati marah besar. “Setahu saya, tidak ada apa-apa setelah penerimaan penghargaan WTP, Pak Bupati justru merasa senang menerima lagi penghargaan,” katanya. (gus)