Pedagang PBM Tolak Meteran Prabayar

Madiun, koranmemo.com – Para pedagang Pasar Mejayan baru (PMB) menolak rencana Pemkab Madiun melakukan pemasangan meteran prabayar untuk mengganti meteran lama. Mereka berpendapat, biaya rekening listrik prabayar lebih mahal daripada listrik pascabayar.

Salah satu pedagang PMB Darminingsih (50) mengatakan, listrik pasca bayar lebih menguntungkan pedagang, karena pembayaran dapat dilakukan sesudah jatuh tempo.
‘’Kalau jualannya sepi bagaimana? Kalau tokennya habis, listrik mati. Enakan seperti biasa,’’ ungkap pedagang asal Desa Glonggong Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Senin (4/9).

Dia mengaku memiliki empat kios dan sudah dilengkapi dengan meteran. Dalam sebulan, biaya dikeluarkan untuk listrik hanya Rp 70 ribu. ‘’Setiap hari buka, tapi tidak setiap hari ada pengunjungnya,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala PMB Raswiyanto mengaku mengusulkan wacana tersebut sejak pasar tersebut berdiri pada 2013 silam. Namun, setiap tahun selalu gagal terealisasi. Keputusan itu diambil karena pedagang kerap menunggak pembayaran listrik. ‘’Memang selalu bayar, tapi kelewat tempo. Kami harus menagih sampai ke rumah,’’ jelasnya.

Setidaknya, jelas Raswiyanto, dalam sebulan, duit sebesar Rp 5 hingga Rp 6 juta terkumpul dari pedagang untuk pembayaran listrik tersebut.  Dengan pergantian sistem pembayaran tersebut, diharapkan setiap pemilik kios bisa tertib membayar listrik.

Sebab, jika ingin tetap menggunakan lampu, maka para pedagang tidak boleh telat dalam mengisi token listrik mereka. ‘’Salah satu sumber PAD (sumber pendapatan daerah) ya dari sini,’’ jelasnya.

Ditambahkan, meski pembayaran nantinya dilakukan dengan sistem prabayar, namun para pedagang tetap harus membayar untuk iuran genset dan perawatan penerangan secara terpisah. Dimana, penarikannya akan dilakukan oleh paguyupan sapu kencana indah.

Biaya genset yakni guna membeli bahan bakar menghidupkan genset. ‘’Beberapa bulan lalu memang tidak bisa digunakan. Karena ada masalah dengan accu-nya,’’ jelasnya.

Raswiyanto mengaku, selama ini memang tidak pernah ada subsidi dari pemkab Madiun perihal pembayaran listrik di setiap kios. Pemkab Madiun hanya membiayai penerangan jalan umum (PJU) disekitaran PMB. “Nilainya mencapai Rp 28 hingga Rp 30 juta setiap bulannya,” pungkasnya.

Reporter: Juremi

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.