Pasca Pilkades Serentak, 7 Desa Terjadi Sengketa Hingga PTUN

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019, yang baru saja digelar secara serentak di 232 desa se Kabupaten Nganjuk, hingga kini masih menyisakan permasalahan. Sebanyak 7 desa sedang dalam proses sengketa, mulai dari hearing di kalangan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setempat, hingga ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Dari tujuh desa yang proses Pilkadesnya tengah bersengketa tersebut, dua di antaranya adalah Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan dan Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Dalam hearing di gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, Selasa (5/3), perwakilan Cakades (calon kepala desa) Ngudikan, yang merasa dirugikan menyampaikan protes kepada panitia. Pasalnya, ketika pelaksanaan ada 1630 surat suara yang tidak sah.

Hal itu terjadi karena panitia dianggap kurang memberikan sosialisasi perihal pelaksanaan Pilkades. Sedangkan, lubang coblosan di surat suara simetris juga tidak mengenai gambar calon lain, tetapi oleh panitia dinyatakan tidak sah.

Permasalahan inilah yang diprotes oleh pihak Calon Kades Dami Astuti. Pihaknya meminta surat suara yang tidak sah untuk dihitung ulang. Karena sesuai aturan yang ada, coblosan simetris seharusnya dianggap sah.

“Pihak dari klien kami meminta surat suara yang tidak sah untuk dihitung ulang. Karena sesuai aturan yang ada, coblosan yang simetris seharusnya dianggap sah,” ungkap Hariyono, pengacara Cakades Ngudikan.

Sementara itu, berbeda dengan permasalahan yang terjadi di Desa Candirejo. Dalam Pilkades di Candirejo, ketidakpuasan terlontar lantaran salah satu dari 4 kotak suara sebelum pencoblosan, tidak dibuka dan ditunjukan kepada saksi. Sehingga, saksi mencurigai adanya kecurangan dari panitia.

Bahkan, salah satu saksi mengatakan, kotak suara nomer 4 untuk warga Perumnas Candi, menurut pantauan saksi kehadiran warga Candi hanya mencapai 200 orang pemilih. “Tetapi kenapa saat penghitungan isi kotak nomor 4 bisa mencapai 400 surat suara,” ujarnya mempertanyakan kinerja panitia Pilkades.

Namun hal itu dibantah oleh panitia Pilkades yang menyatakan telah bekerja sesuai aturan yang ada. Panitia pun berusaha menunjukkan bukti foto dan juga kaset video jika kotak suara nomor 4 telah dibuka.

Karena masalah ini masih dalam persidangan di PTUN Surabaya, Mariyanto, Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk, meminta kepada semua pihak untuk menahan diri. “Jangan sampai terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.

Menanggapi masalah ini, Ahmad Yani, Pengacara Calon Kades Candirejo menyatakan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum maupun hearing. “Kami akan terus pantau proses hearing maupun sidang di PTUN hingga sengketa pilkades diselesaikan secara tuntas,” tegasnya.

Reporter Andik Sukaca

Editor Achmad Saichu