Pasca Perampasan Seragam Jukir, PT BJMP Ancam Lapor Polisi

Share this :

Madiun, koranmemo.comAksi penarikan seragam rompi juru parkir (jukir) “didalangi” oknum anggota DPRD Kota Madiun, tak membuat PT Bumi Jati Mongal Permai (PT. BJMP) selaku pihak ketiga parkir kecil hati. Selasa (19/2), PT. BJMP kembali membagikan rompi kepada puluhan jukir di sepanjang jalan Panglima Sudirman dan sekitaran Alun-alun Kota Madiun.

Langkah ini diambil agar puluhan jukir tetap memakai seragam saat bekerja. “Kita bagikan rompi ini sebagai langkah persuasif dan agar keadaan kembali kondusif. Karena kemarin rompi yang sebelumnya kita berikan kepada jukir sempat hilang, punah, dimaling, diambil atau dirampas. Yang jelas secara rill, rompi-rompi itu sudah tidak ada di jukir,” kata Project Manager PT. BJMP, Wahyu Hendrawan, Selasa (19/2).

Jika rompi yang telah dibagikan ini diambil kembali, PT. BJMP mengancam bakal melaporkan kepada pihak berwajib. Karena rompi itu merupakan aset milik PT. BJMP. “Kalau sampai ada kehilangan rompi lagi, kita akan ada tindakan yang lebih tegas melalui aspek hukum. Karena rompi itu aset perusahaan,” ujarnya.

Sementara, menanggapi pengembalian rompi atas perintah dua anggota Tim 9, yakni Andi Raya Bagus Miko Saputra dan Dwi Djatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan. Pihak PT. BJMP menganggap jika keduanya tidak memahami kapasitasnya sebagai anggota dewan.

Wahyu pun berharap, agar Tim 9 memanggil PT. BJMP. Agar dapat menyampaikkan segala hal yang terjadi selama ini.  “Ini menjadi pembelajaran masyarakat. Kapasitas seorang dewan, itu akhirnya kan nggak paham terhadap tupoksinya. Kita ini sangat berharap diundang ke dewan. Tetapi kok nggak diundang. Padahal kan kita yang dijadikan masalah,” ungkapnya.

Dilain sisi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada jukir dalam waktu 15 hari kedepan. Terhitung sejak rapat dengar pendapat (RDP) digelar di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (18/2).

“Dalam waktu 15 hari ini kita akan intens berkomunikasi dengan PT. BJMP, melibatkan pihak jukir. Ini dilakukan agar terjadi kesepakatan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga polemik yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan baik,” kata Kepala Dishub Kota Madiun, Anshor Rosidin.

Menyikapi tindakan PT. BJMP yang melakukan penarikan setoran kepada para jukir di jalan nasional dan provinsi, Ansar menyatakan sudah memberikan peringatan. Karena titik lokasi parkir itu bukan merupakan kewenangan dari Dishub Kota Madiun, melainkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dishub LLAJ Jatim. ’’Kami hanya menasehati saja,’’ tuturnya.

Reporter M.Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu