Pasar Legi Blitar Segera Berfungsi Februari 2020

Blitar, koranmemo.com – Setelah dikebut, rehabilitasi Pasar Legi Blitar akhirnya kelar. Jika tidak ada aral melintang, Februari 2020 mendatang pasar terbesar di Kota Blitar itu bakal berfungsi. Dengan berfungsinya pasar itu, pedagang yang selama ini menempati los dadakan di wilayah barat akhirnya bakal bisa pindah ke lokasi anyar.

Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Blitar, Arianto. “Sudah dikebut dan kemungkinan tahun depan atau sekitar Februari lokasi yang anyar bisa digunakan. Harapannya memang begitu, semakin cepat semakin bagus karena pedagang banyak yang menunggu pemanfaatannya,” kata Kepala Disperdagin Kota Blitar, Arianto, Kamis (26/12).

Dijelaskan, pihaknya memang atensi soal pembangunan pasar. Pasalnya, banyak efek yang ditimbulkan jika pembangunan pasar kelar. Selain mengembalikan roda perekonomian di Kota Blitar, juga dalam rangka memenuhi janji kepada pedagang.

Pasca terbakar pada medio 2016 lalu, pemerintah berjanji untuk secepatnya merehabilitasi. Bahkan, pemkot Blitar juga telah melobi pemerintah pusat dalam hal bantuan. Meski akhirnya hingga kini belum ada kejelasannya. “Yang penting, pedagang secepatnya bisa berjualan. Karena itulah yang ditunggu-tunggu,” katanya.

Ditambahkan, pasar bernuansa merah itu nantinya juga bakal dilengkapi dengan sarana yang mumpuni. Yang paling penting adalah antisipasi kebakaran. Seperti pemenuhan sarana air dan lain sebagainya. “Jangan sampai kebakaran terulang lagi. Karena kebakaran itu banyak menimbulkan kesusahan,” katanya lagi.

Pembangunan Pasar Legi sempat molor. Itu menyusul tarik ulur soal penentuan penggarap. Akhirnya setelah melalui proses panjang, beberapa bulan lalu akhirnya pasar resmi digarap. Untuk pagu atau anggaran disediakan Rp 50 miliar. Dana itu berasal dari APBD Kota Blitar tahun 2018. Tetapi dalam pelelangan akhirnya anggaran yang dipakai sekitar Rp 39 miliar. Pembangunan pasar juga mendapat pendampingan langsung dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Bahkan, sempat dicek oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya kesalahan. Pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan.

Reporter Abdul Aziz Wahyudi
Editor Achmad Saichu