Panwas, Polresta, Kejari Siap Ciptakan Pilkada Tanpa Money Politik

Kediri, koranmemo.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri menyerahkan surat keputusan (SK) pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kepada Polresta Kediri dan Kejaksaan Negeri (Kejari), Selasa (23/1). Mereka langsung bertugas untuk mengawasi terjadi pelanggaran pemilu, salah satunya politik uang (money politik).

Yoni Bambang Suryadi, Ketua Panwaslu Kota Kediri bersama AKBP Anthon Haryadi Kapolresta Kediri dan Amiek Mulandari Kepala Kejari Kota Kediri melakukan penyerahan SK pembentukan sentra Gakkumdu. Mereka akan bersama-sama mengawasi serta menindak jika terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Kediri.

“Ini artinya sentra Gakkumdu di Kota Kediri sudah resmi dibentuk. Dilanjutkan dengan penyerahan SK keputusan kepada pimpinan Polresta Kediri dan Kejari yang akan dilanjutkan kepada tim yang sudah ditetapkan,” ujar Yudi Nugraha anggota Panwaslu Kota Kediri divisi hukum dan penegakan.

Tim tersebut terdiri, Yudi Nugraha koordinator di Panwaslu, dan Polresta pembina adalah Kasat Reskrim serta koordinator KBO Reskrim. Sedangkan, dari Kejari Abdul Rasyid Kasi Pidum sebagai pembina serta koordinatornya jaksa madya. Tim tersebut akan mengawasi ijazah tiga pasangan calon (paslon) yang saat ini sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri.

“Kita akan langsung ikut mengawasi pengecekan ijazah paslon, jika nantinya ditemukan pemalsuan. Kerawanan yang saat ini kita awasi itu money politik seperti intruksi dari Bawaslu RI,” tandas Yudi Nugraha.

Reporter: Zayyin Multazam

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.