Pandemi Covid-19, Pemerintah Berkomitmen Jalankan Inklusi Pendidikan

Share this :

Jakarta, koranmemo.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menegaskan komitmen pemerintah menjalankan inklusi pendidikan. Komitmen ini akan dijalankan bersama seluruh pihak terkait untuk menjamin tetap berlangsungnya pendidikan, terutama di tengah pandemi Covid-19.

“We never do anything alone. Seluruh kebijakan kita mendapatkan masukan, saran, dan nasihat dari berbagai pemangku kepentingan, ahli-ahli pendidikan, masyarakat, juga wakil pemerintah daerah dan pusat. Semuanya memberikan informasi pada Kemendikbud dalam membuat kebijakan. Sebab dalam pendidikan tidak ada satu jawaban tunggal. Education has the highest level of complexity. Semua butuh kolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik,” tutur Mendikbud di Jakarta.

Tantangan pendidikan di Indonesia, menurut Mendikbud, tanpa pandemi Covid-19 pun sudah sangat besar, baik secara geografi, budaya, maupun infrastruktur. Namun Kemendikbud tetap berupaya menyusun kebijakan terbaik untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan. “Pendidikan jarak jauh bukanlah kebijakan Kemendikbud. Metode ini dipilih agar pendidikan tetap hadir, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, dalam suasana yang menyenangkan dan aman,” imbuhnya.

Salah satu kebijakan inklusif Kemendikbud pada masa pandemi adalah relaksasi penggunaan dana BOS. Dalam masa pandemi, dana BOS dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk mendanai kebutuhan sesuai dengan kekhasan sekolah masing-masing.

“Ada sekolah yang lebih butuh laptop untuk dipinjamkan kepada siswa, ada yang butuh kuota data, ada yang butuh untuk menggaji guru honorer, dan lain-lain. Ada keragaman kebutuhan yang dihadapi sekolah, sehingga kami memberikan keleluasaan penggunaan Dana BOS, tentunya dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang baik,” ujar Mendikbud.

Ditambahkan Mendikbud, Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan kurikulum di masa kondisi khusus sehingga sekolah diberikan hak untuk memakai kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Apakah memilih kurikulum yang disederhanakan secara mandiri, kurikulum darurat yang disusun Kemendikbud, atau Kurikulum 2013.

“Secara dramatis, Kemendikbud telah menyederhanakan kurikulum agar peserta didik hanya mempelajari apa yang esensial saja untuk naik ke jenjang selanjutnya. Tidak mungkin guru mengajar seluruhnya, dengan keterbatasan yang ada,” tegas Mendikbud.

Mendikbud juga menegaskan bahwa orang tua memainkan peran penting, terutama pada pendidikan dasar dan anak usia dini (PAUD). Kemendikbud membuat modul-modul spesifik yang menyasar orang tua di rumah, lengkap dengan lembar kerja untuk orang tua. Kemendikbud juga memastikan penggunaan modul-modul ini di satuan pendidikan adalah legal sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

“Pada pandemi ini kita punya kesempatan membuat perubahan-perubahan fundamental pada penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain budgetary reform, banyak perubahan yang telah kita lakukan dalam dua-tiga bulan, yang biasanya butuh dua-tiga tahun,” kata Mendikbud.
Editor : Vrian Triwidodo