Mutasi 511 PNS

Belum Temukan Peraktik Jual Beli Jabatan

 

Mojokerto, koranmemo.com –  Menyusul adanya perubahan struktur organisasi di Pemerintah Kota Mojokerto, Wali Kota Mas’ud Yunus menggelar mutasi terhadap 511 pegawai negeri sipil (PNS), Jumat (30/12). Pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di GOR Seni Majapahit.

“Jumlah pegawai yang dimutasi 511 orang, terutama eselon 4 dan 3. Ini merupakan amanat PP 18 tahun 2016 tentang SOTK (struktur organisasi tata kerja). Karena ada perubahan struktur organisasi di Pemkot, maka kami punya kewajiban mengisi personalia yang sudah kami tetapkan melalui perda maupun perwali,” kata Mas’ud kepada wartawan.

Disinggung terkait isu praktik jual beli jabatan, Mas’ud mengaku sejauh ini Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dia minta untuk mengungkap praktik terlarang itu belum melakukan tangkap tangan. “Sampai hari ini secara formal belum (ada temuan jual-beli jabatan), masih berupa rumor,” ujarnya.

Mas’ud memaparkan, mutasi pejabat dilakukan sekaligus untuk mengisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah dirombak. Diantaranya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disnakertrans diubah menjadi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dihapus lantaran Kota Mojokerto tak tak mempunyai desa.

Dishub Kominfo dipisah menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dipisah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dimerger dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Selain itu, beberapa SKPD dinaikkan eselonnya. Seperti Satpol PP menjadi Dinas Satpol PP, Kantor Arsip dan Perpustakaan menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Asisten Setda yang selama ini hanya dua, ditambah bidang Administrasi dan Kesra. Sementara staf ahli dari empat menjadi tiga dengan menghapus Bidang Pembangunan. “SKPD baru karena kita tak punya anggaran untuk lelang jabatan di 2016, maka dilakukan di tahun 2017, maka kami kosongkan, kami Plt. Termasuk instansi yang naik eselon,” jelasnya.

Dengan perombakan struktur organisasi Pemkot Mojokerto ini, Mas’ud berharap tahun 2017 nanti akan mencapai sukses pelayanan publik, infrastruktur, Kamtibmas, Adipura, dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dari audit BPK. “Yang dilantik sekarang, 3 Januari 2017 sudah harus tancap gas. Infrastruktur sudah harus diproses. Makanya di dalam hal ini kita mengacu pengadaan barang dan jasa harus prosedural, kualitas harus dipenuhi, tidak ada markup dan kerugian negara, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Satgas Saber Pungli Kota Mojokerto, Kompol Hadi Prayitno menyatakan masih melakukan penyelidikan terhadap proses mutasi jabatan di Pemkot Mojokerto. “Terkait itu kami masih lidik. Ke depan kami akan menyasar pelayanan publik yang rawan terjadi pungli,” ungkapnya. (ag)

 

 

Follow Untuk Berita Up to Date