Muncul Spanduk Penolakan Gedung Rp 800 M Milik Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo, koranmemo.com Spanduk penolakan pembangunan mega proyek gedung 17 lantai yang akan dijadikan sentral kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo, muncul  di sekitar jantung kota Sidoarjo, Minggu, (30/7/2017).

Beberapa fraksi melakukan aksi penolakan tersebut dengan cara memasang spanduk dengan alasan belum tepatnya estimasi anggaran sebesar Rp 800 miliar hanya untuk pembangunan gedung terpadu tersebut.

Spanduk penolakan itu datang dari 3 fraksi di DPRD Kab. Sidoarjo yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN dan Fraksi PKS yang sejak awal sudah menolak rencana pembangunan gedung yang memakan area sekitar 2,8 hektar tersebut.

Seperti yang tertulis di spanduk milik PAN : Bersama Rakyat Menolak Pembangunan Gedung 800 miliar “Frontag Road Segera Dituntaskan Darjo Ben Gak Macet”, spanduk PKS bertuliskan : Tolak!!! Pembangunan Gedung Pemkab, “wong Darjo Butuh Rumah”,dan spanduk PDI Perjuangan bertuliskan : Tolak!!! Gedung 800 Milyar.

“Kenapa harus memaksakan pembangunan gedung Pemkab Sidoarjo yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah. Banyak gedung OPD-OPD masih sangat bagus dan masih layak ditempati. Bahkan, banyak yang sudah direnovasi tahun kemarin, malah mau membangun sentral OPD,” kata sumber di DPRD  Sidoarjo.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Fraksi PAN menolak pembangunan gedung terpadu itu. PAN beralasan banyak proyek yang tujuan untuk melayani masyarakat, belum tuntas. Mulai Frontag Road Waru-Sidoarjo, penanganan banjir, proyeksi pendidikan, revitalisasi pasar dan lain sebagainya.

“Banyak PR prioritas yang harus dikerjakan, sebelum memulai pembangunan gedung terpadu. Seperti penuntasan pembangunan Frontage Road Waru-Sidoarjo untuk mengatasi kemacetan, penanganan banjir dan lain sebagainya. Harus dikaji ulang pembangunan gedung yang estimasi menelan anggaran sebesar Rp 800 miliar itu,” kata Bangun Winarso dari Fraksi PAN DPRD Sidoarjo.

H. Kusman anggota Fraksi PKS juga menilai sama soal rencana pembangunan gedung terpadu itu. Ia menilai masih perlu mendahulukan pelayanan rumah sakit di wilayah barat Sidoarjo, tempat pendidikan yang harus diperbaiki dan perlu sentuhan pemerintah.
Bangunan gedung SD di Desa Balongbendo masih ada yang rusak.
“Ada gedung  SD di Desa Balongbendo yang perlu adanya perbaikan. Sebaiknya pembangunan gedung terpadu tersebut dialihkan ke bentuk fisik bidang kesehatan, pendidikan dan hal prioritas lainnya,”  katanya.

Reporter: Yudhi Ardian
Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.