MPKU Jatim Kendalikan Sementara RSM Ahmad Dahlan

Kediri, koranmemo.com –  Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Ahmad Dahlan Kota Kediri dikelola sementara oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk menjamin dan memastikan pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat bisa berlangsung lancar seperti biasa.

Tamhid Masyudi, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim menjelaskan, langkah pengelolaan sementara RSM ini juga diikuti dengan pemberhentian ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri untuk periode 2015-2020. Sebagai pejabat plt (pelaksana tugas), dipilih Thohir Luth sebagai ketua dengan 6 anggota lainnya. Tim ini nantinya bertugas menyelenggarakan dan mengelola segala amal usaha Muhammadiyah di Kota Kediri termasuk mengawasi amal usaha di bidang kesehatan yakni RSM Ahmad Dahlan.

Tahmid menegaskan,pengelolaan ini hanya bersifat sementara dan sudah sesuai dengan AD/ART Muhammadiyah. Ada beberapa tujuan dari langkah ini. Pertama, menentukan arah kebijakan rumah sakit yang benar dan tepat. Kedua, menyetujui dan mengawasi pelaksanaan secara strategis. Ketiga menyetujui pelaksanaan rencana anggaran. Keempat mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya. Serta kelima, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit dan mengawasi kepatuhasn penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. “Jadi tujuan kami itu sebenarnya baik. Kalau kondisi dalam RS sudah kondusif, pasti nanti akan kami kembalikan,” ujar Tahmid Masyudi, Sekretaris PWM Jatim, Selasa (1/11) didampingi oleh Masbuhin, corporate lawyer RSM se-Jawa Timur.

Terkait dengan pengunduran diri dr Erika Widayanti Lestari sebagai Direktur RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri, PWM Jatim mengungkapkan, mereka memang telah menerima surat tersebut. Namun, hingga kemarin, surat pengunduran diri tersebut belum disetuji. Secara tegas mereka menginginkan dr Erika tetap menjadi Direktur RSM tersebut. “Kami minta seluruh masyarakat dan karyawan tidak terprovokasi jika ada pihak-pihak yang meng klaim dapat mengangkat dan memberhentikan Direktur RSM Kota Kediri kecuali Pimpinan PWM Jatim. Jika ada, jelas itu telah melakukan pelanggaran hukum. Karena tidak ada aturan itu di organisasi Muhammadiyah,” tegas Tamhid Maysudi. (ela)

 

Follow Untuk Berita Up to Date