Molor, Polres Madiun Pulbaket Proyek Puskesmas Wungu yang Digarap Rekanan Nganjuk

Madiunkoranmemo.com – Penyidik Satrekrim Polres Madiun sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan dokumen terkait pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Wungu.

Proyek tahun anggaran 2018 lalu itu nilai kontraknya Rp 1,4 miliar, dikerjakan CV Sekawan Elok (SE) asal Nganjuk. Namun pekerjaan tidak tepat waktu. Sesuai kontrak harus selesai 12 Desember 2018, namun molor hingga melewati tahun anggaran baru 2019.
“Masih proses awal, pulbaket dan puldata, dengan mengklarifikasi ke pihak-pihak yang terkait,” kata Kasatreskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro.

Diketahui, akibat wanprestasi, maka CV SE di denda Rp 20 juta oleh pejabat pembuat komitmen (PPK). Terhitung mulai 12 Desember 2018 sebagai batas akhir pekerjaan di kontrak hingga tutup tahun. Bahkan denda kali kedua bakal diberikan untuk lamanya kegiatan di 2019. Mulai 1 Januari sampai pekerjaannya dirampungkan.

Terpisah, PPK proyek Puskesmas Wungu Ary Andarwati mengklaim pekerjaan sudah sesuai ketentuan. Dan pihaknya berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun serta tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Sedangkan pekerjaan sudah selesai terhitung Sabtu lalu (26/1).

Namun belum sampai pelaksanaan serah terima akhir pekerjaan dengan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). “Proses final handover (FHO) itu rencananya dilakukan hari ini (kemarin,red),” katanya.

Ditambahkan, dengan waktu tambahan saat ini rekanan bisa menuntaskan pembangunan selama 26 hari yang dimulai 1 Januari.
Sehingga tidak melebihi 50 hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dan denda tahap dua yang diterima rekanan bisa mencapai Rp 30 juta. ‘’Kalau denda per hari Rp 1,3 juta. Tapi untuk kumulatif pastinya masih perlu dihitung,’’ papar Ary.Bupati Madiun Ahmad Dawami mengisyaratkan agar CV Sekawan Elok (SE) rekanan pelaksana proyek pembangunan Puskesmas Wungu di-blacklist. Langkah tersebut diambil menyusul rekanan asal Nganjuk itu wanprestasi.

Pekerjaan senilai Rp 1,4 miliar mengalami keterlambatan melebihi tahun anggaran. ‘’Kalau memang bisa di-blacklist, ya blacklist saja,’’ tegasnya.

Pihaknya meminta Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Puskesmas Wungu menelaah secara cermat isi dalam peraturan yang memuat ketentuan sanksi daftar hitam.‘’Kalau regulasi mengharuskan, mengapa tidak? Yang terpenting, tidak boleh main hakim sendiri,’’ jelasnya.

Pengenaan sanksi daftar hitam tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 78 ayat 3 dan 4 mengisyaratkan sanksi blacklist diberikan bagi penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Tidak hanya itu, ada sanksi digugurkan pemilihan, pencairan jaminan, ganti kerugian, dan atau denda.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date